Parlemen Jepang Tambah Dua Toilet Wanita: Simbol Keterbelakangan Gender?

Parlemen Jepang akhirnya merespons keluhan puluhan anggota parlemen perempuan dengan menambah dua bilik toilet wanita di gedung utama, sebuah langkah yang oleh para pengamat dinilai sebagai cermin betapa lambatnya kemajuan kesetaraan gender di negeri Sakura itu. Keputusan ini diumumkan pada Kamis (2/7) setelah petisi lintas partai yang ditandatangani 58 anggota parlemen perempuan, termasuk mantan Perdana Menteri Sanae Takaichi, mendesak perbaikan fasilitas dasar yang dinilai sangat tidak memadai.

Gedung Parlemen Jepang yang rampung dibangun pada 1936 itu memang dirancang jauh sebelum perempuan memiliki hak pilih—yang baru diberikan pada Desember 1945 setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Akibatnya, tata ruang gedung tidak pernah mengakomodasi kebutuhan anggota parlemen perempuan secara proporsional. Saat ini, di seluruh gedung majelis rendah terdapat 12 toilet pria dengan total 67 bilik, sementara toilet wanita hanya sembilan unit dengan 22 bilik. Rasio ini sangat timpang mengingat jumlah anggota parlemen perempuan terus meningkat, meskipun masih jauh dari ideal.

Menurut juru bicara majelis rendah yang enggan disebut namanya, toilet di dekat ruang sidang utama yang semula hanya memiliki dua bilik akan diperluas menjadi empat bilik setelah masa sidang saat ini berakhir pada 17 Juli. Rencana penambahan di lantai lain juga sedang dipertimbangkan. Hideko Nishioka, satu-satunya anggota perempuan dalam komite yang menyetujui perluasan ini, menyambut baik langkah tersebut meskipun diakuinya masih jauh dari mencukupi. "Saya menyambut perbaikan, walau hanya sedikit, atas kekurangan toilet wanita yang parah bagi staf dan sekretaris Diet," ujarnya kepada media lokal.

Kisah toilet ini bukan sekadar soal fasilitas, melainkan simbol betapa dalamnya masalah kesetaraan gender di Jepang. Dalam pemilu terakhir untuk majelis rendah pada Februari, hanya 68 perempuan yang terpilih dari 465 kursi—sekitar 14,6 persen. Padahal pemerintah telah menetapkan target ambisius agar perempuan mengisi setidaknya 30 persen kursi parlemen. Namun, tanpa infrastruktur dasar yang mendukung partisipasi perempuan, target tersebut tampak semakin sulit tercapai. Yasuko Komiyama, anggota parlemen dari Partai Demokrat Konstitusional oposisi yang ikut menandatangani petisi, menggambarkan situasi sebelum sidang paripurna: "Begitu banyak anggota parlemen perempuan yang mengantre di depan toilet."

Bagi Indonesia, kisah ini memberikan refleksi tersendiri. Meskipun DPR RI telah memiliki kuota 30% keterwakilan perempuan dalam calon legislatif, implementasinya masih jauh dari ideal. Pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR hanya sekitar 20,5%. Namun, dari segi fasilitas, DPR RI mungkin tidak mengalami masalah toilet yang ekstrem seperti di Jepang. Namun, tantangan serupa dalam hal budaya patriarki dan diskriminasi gender di lingkungan politik masih kerap ditemui. Perempuan calon legislatif di Indonesia juga sering menghadapi komentar seksis dan stereotip bahwa tempat mereka adalah di rumah mengurus anak—persis seperti yang dikeluhkan rekan-rekan mereka di Jepang.

Langkah parlemen Jepang menambah dua toilet wanita mungkin tampak sepele, namun dalam konteks perjuangan kesetaraan gender yang panjang, ini adalah pengakuan bahwa kebutuhan dasar perempuan selama puluhan tahun diabaikan. Pertanyaan yang kini mengemuka: apakah perbaikan fasilitas ini akan diikuti oleh perubahan kebijakan yang lebih substansial untuk mendorong partisipasi perempuan di parlemen, atau hanya menjadi solusi tambal sulam yang tidak menyentuh akar masalah?