Hibah 30 Hektar Lippo untuk Program 3 Juta Rumah: Danantara Targetkan 141 Ribu Unit Hunian Vertikal
Baca dalam 60 detik
- Lippo Group menghibahkan 30 hektar lahan di Cikarang untuk mendukung program pemerintah membangun 3 juta rumah bagi MBR.
- BPI Danantara menargetkan pembangunan 141 ribu unit hunian vertikal yang diperkirakan berdampak pada 500-600 ribu jiwa.
- Pendiri Lippo berharap langkah ini diikuti konglomerat lain untuk mempercepat penyediaan perumahan rakyat.

Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama Lippo Group memulai babak baru dalam program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam skema tersebut, Lippo menghibahkan lahan seluas 30 hektar di kawasan Cikarang, Jawa Barat, yang akan dikembangkan menjadi hunian vertikal sebanyak 141 ribu unit.
Kepala Eksekutif Danantara Rosan Roeslani menilai kontribusi ini bukan sekadar serah terima tanah, melainkan langkah strategis yang dampaknya akan terasa langsung oleh masyarakat. Menurutnya, jika setiap unit hunian dihuni oleh keluarga dengan rata-rata tiga hingga empat anggota, maka total penerima manfaat bisa mencapai 500 ribu hingga 600 ribu jiwa. "Ini dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Program ini menjadi bagian dari target pemerintah menyediakan tiga juta rumah per tahun, yang selama ini kerap terkendala ketersediaan lahan dan pendanaan. Dengan adanya hibah dari swasta, beban pengadaan tanah dapat ditekan, sehingga pembangunan bisa lebih cepat terealisasi. Danantara akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan proyek rampung tepat waktu.
Pendiri Lippo Group, Mochtar Riyadi, mengungkapkan bahwa gagasan ini berawal dari diskusi dengan putranya, James Riady, beberapa bulan lalu. Mereka melihat masih banyak warga Indonesia yang kekurangan tempat tinggal layak. "Saya sangat setuju, dan hari ini kita serah terimakan tanah ini," kata Mochtar. Ia berharap langkah Lippo menjadi contoh bagi setidaknya 100 pengusaha besar di Indonesia untuk ikut menyumbang lahan atau sumber daya lain bagi program perumahan rakyat.
Bagi Indonesia, kolaborasi semacam ini menjadi krusial di tengah kesenjangan antara kebutuhan rumah MBR yang mencapai jutaan unit dengan kemampuan fiskal negara. Jika setiap konglomerat menyediakan lahan serupa, percepatan pembangunan perumahan bukan lagi sekadar wacana. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari infrastruktur pendukung, akses transportasi, hingga keterjangkauan harga bagi MBR. Pertanyaan selanjutnya: akankah model hibah ini diadopsi oleh perusahaan lain, atau hanya menjadi proyek percontohan?



