Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau: PDIP Anggap Bukan Urusan Banteng
Baca dalam 60 detik
- PDIP enggan menanggapi ritual adat Jokowi menginjak kepala kerbau karena dianggap tak terkait dengan simbol partai, yaitu banteng.
- Jokowi menerima gelar 'Baginda Pemuka Bangsa' dalam prosesi adat Lampung yang sudah berlangsung ribuan tahun.
- PSI dan tokoh adat memastikan ritual tersebut murni tradisi lokal, bukan inisiatif pribadi Jokowi.

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menanggapi dengan dingin ritual menginjak kepala kerbau yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan perdananya ke Lampung, Jumat (26/6) lalu. Baginya, selama yang diinjak bukan kepala banteng—simbol partainya—PDIP tak punya urusan.
"Oh tidak apa-apa, kita kan bukan kepala kerbau, kita kepala banteng. Jadi tidak ada kaitannya itu," ujar Komarudin saat dihubungi, Senin (29/6). Ia menegaskan partainya tidak akan ikut campur dan hanya Jokowi yang bisa menjelaskan maksud ritual tersebut.
Komarudin bahkan menyebut Jokowi sudah menjadi "masa lalu" bagi PDIP. Sikap ini menegaskan jarak politik yang semakin lebar antara partai berlambang banteng dan presiden yang pernah mereka usung. "Kecuali yang diinjak kepala banteng, pasti kita berurusan," katanya.
Ritual tersebut sontak menuai perhatian publik. Dalam prosesi yang disiarkan luas, Jokowi duduk mengenakan pakaian adat Lampung dan menginjak kepala kerbau di atas karpet merah. Momen ini kemudian dikaitkan dengan simbolisme politik, mengingat PDIP identik dengan kepala banteng.
Ketua DPP PSI Bestari Barus membantah bahwa ritual itu atas kemauan Jokowi. "Ritual itu bukan Pak Jokowi buat. Pak Jokowi hanya sebagai orang yang diberikan gelar tersebut," katanya. Sementara tokoh adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama, menjelaskan bahwa pemberian gelar muakhi adalah tradisi turun-temurun yang menekankan silaturahmi dan penghormatan.
Bagi masyarakat Lampung, ritual ini adalah bentuk apresiasi tertinggi. Namun, di ranah politik, gestur Jokowi kembali memicu spekulasi tentang hubungannya dengan PDIP. Sejak keluar dari partai, Jokowi kerap menunjukkan kedekatan dengan kekuatan politik lain, termasuk PSI yang kini dipimpin putra bungsunya.
Ke depan, apakah ritual adat semacam ini akan terus dijadikan alat politik atau tetap murni sebagai warisan budaya? Jawabannya bergantung pada bagaimana para aktor politik memaknai simbol-simbol di ruang publik.



