Tiga Warga India Tewas dalam Serangan AS: Ketegangan Hubungan New Delhi-Washington Kian Memuncak
Baca dalam 60 detik
- Serangan Angkatan Laut AS di Selat Hormuz menewaskan tiga awak kapal India, memicu kemarahan publik dan elite strategis India.
- India dinilai memberikan respons diplomatik yang lemah, memicu kekhawatiran tentang berkurangnya otonomi strategis di hadapan tekanan Washington.
- Ketegangan ini memperburuk hubungan bilateral yang sudah tertekan akibat sengketa tarif dan perbedaan pandangan tentang tatanan global.
Serangan militer Amerika Serikat terhadap tiga kapal tanker komersial di Teluk Oman pada pekan kedua Juni menewaskan tiga warga India yang bertugas di atas kapal MT Settebello, memicu gelombang kemarahan di New Delhi dan mempertanyakan kembali bobot hubungan bilateral kedua negara. Insiden ini terjadi di tengah blokade ketat yang diberlakukan Washington terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, sebuah kebijakan yang sejak awal menuai skeptisisme mengenai sejauh mana Amerika bersedia menegakkannya.
Pemerintah India merespons dengan memanggil kuasa usaha AS dua kali dalam sepekan, dan Menteri Luar Negeri Subrahmanyam Jaishankar menyampaikan “protes keras” kepada mitranya, Marco Rubio. Namun, pernyataan Rubio pada 13 Juni tidak memuat permintaan maaf atau pengakuan tanggung jawab. Sebaliknya, ia memperingatkan kapal-kapal niaga untuk “mematuhi perintah dari pasukan AS”. Sikap Washington yang dianggap arogan ini memicu kekecewaan luas di kalangan elite kebijakan dan publik India.
Sejumlah pengamat menilai respons India terlalu lunak dan tidak sebanding dengan bobot geopolitiknya yang kian meningkat. Seorang mantan kepala staf Angkatan Laut India menulis bahwa pernyataan Jaishankar yang menyebut “tindakan mematikan terhadap pelayaran niaga tidak dapat dibenarkan” gagal menangkap “ukuran penuh kemarahan yang dirasakan di seluruh negeri”. Di media sosial, video pengemudi becak di New Delhi yang merobek-robek materi promosi bergambar Presiden Donald Trump—bagian dari perayaan 250 tahun AS—menjadi simbol kemarahan rakyat.
Hubungan India-AS sebenarnya sudah berada dalam tren menurun sebelum insiden ini. Pada Agustus 2025, pemerintahan Trump memberlakukan tarif 25 persen terhadap barang-barang India, dan kemudian menambah 25 persen lagi sebagai hukuman atas pembelian minyak Rusia oleh New Delhi. Meskipun kedua negara menandatangani kesepakatan dagang sementara pada Februari, kesepakatan itu dianggap membatasi otonomi strategis India. New Delhi terpaksa memotong impor minyak dari Rusia dan berjanji membeli lebih banyak dari AS dan Venezuela—sebuah langkah yang membuat kebijakan energi India bergantung pada kelonggaran sanksi AS.
Ketegangan meluas ke ranah diplomatik. Klaim Trump bahwa ia menjadi mediator konflik terbatas India-Pakistan pada Mei 2025 dianggap New Delhi sebagai pelanggaran terhadap prinsip bilateralisme yang telah lama dijunjung. Pakistan justru menikmati peningkatan modal diplomatik dengan berperan dalam mediasi gencatan senjata AS-Iran. Kekhawatiran lain muncul setelah pertemuan puncak Trump dengan Presiden China Xi Jinping pada Mei lalu, yang memicu spekulasi tentang terbentuknya kerangka G2 (Group of Two) yang dapat mengurangi bobot India dalam kalkulasi strategis AS.
Meskipun demikian, kerja sama pertahanan masih menjadi penopang utama hubungan kedua negara. Latihan militer bersama Yudh Abhyas tetap berlangsung pada September 2025, dan AS menyetujui penjualan 100 rudal anti-tank Javelin serta amunisi artileri presisi ke India pada November—pembelian pertama setelah sanksi minyak Rusia. Kunjungan para kepala staf militer India ke AS juga terus berlangsung, terakhir pada April.
Risiko terbesar bukanlah keruntuhan total hubungan India-AS, melainkan akumulasi kekecewaan yang melampaui isu-isu spesifik dan menyentuh perbedaan mendasar tentang tatanan internasional. Trump kerap mengecam sekutu yang dianggapnya menumpang gratis pada keamanan AS dan menarik diri dari lembaga-lembaga internasional, semakin mengikis tatanan global pasca-Perang Dingin. Debat sengit muncul mengenai apakah AS telah melanggar hukum internasional dalam operasi militernya, khususnya terkait Manual San Remo yang mengatur aturan pertempuran maritim. Penghapusan awalan “Indo” dari nama Komando Indo-Pasifik AS, meskipun simbolis, memperkuat kekhawatiran bahwa kepentingan India semakin mudah diabaikan Washington.
Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah India mampu mempertahankan otonomi strategisnya di tengah tekanan AS yang terus meningkat, atau justru akan semakin terseret ke dalam orbit kebijakan Washington yang kerap merugikan?
