Peter Obi: Polisi Negara Bagian Sebaiknya Beroperasi Setelah Pemilu 2027

Peter Obi, calon presiden dari Nigeria Democratic Congress (NDC) untuk pemilu 2027, menyatakan bahwa pembentukan kepolisian negara bagian sebaiknya ditunda hingga setelah kontestasi politik tahun 2027 selesai. Pandangan ini disampaikan menanggapi pengesahan RUU kepolisian negara bagian oleh Senat Nigeria pada Jumat lalu melalui akun X miliknya.

Mantan Gubernur Anambra itu menilai langkah DPR sebagai tonggak legislatif yang signifikan, namun ia menyoroti proses pengesahan yang terkesan kacau dan minim partisipasi publik. Menurut Obi, tidak adanya public hearing untuk isu sesensitif ini menimbulkan kecurigaan bahwa RUU tersebut didorong oleh kepentingan politik jangka pendek, bukan kebutuhan keamanan nasional.

Obi mengingatkan bahwa sejarah Nigeria mencatat kekhawatiran luas tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh gubernur. Ia khawatir kepolisian yang dikendalikan negara bagian dapat digunakan untuk menekan lawan politik, membubarkan aksi oposisi, dan memanipulasi pemilu. “Ketakutan terbesar bukan pada masalah logistik, melainkan pada sejarah. Ada kekhawatiran yang beralasan bahwa polisi negara bagian bisa menjadi instrumen di tangan gubernur,” ujarnya.

Untuk menghindari skenario tersebut, Obi menekankan perlunya mekanisme pengawasan independen, seperti Komisi Pelayanan Kepolisian di tingkat negara bagian yang benar-benar bebas dari campur tangan eksekutif. Ia menegaskan bahwa kepolisian negara bagian harus melayani kepentingan publik, bukan elit penguasa. “Berdasarkan apa yang telah dilihat rakyat Nigeria sejauh ini, tidak ada jaminan bahwa politisi bisa menahan godaan untuk memanfaatkan kepolisian negara bagian demi memengaruhi pemilu 2027 secara tidak langsung,” tambahnya.

Bagi Indonesia, wacana desentralisasi kepolisian juga relevan mengingat struktur negara yang luas dan beragam. Meskipun Indonesia telah memiliki polisi daerah di bawah Polri, diskusi tentang penguatan peran pemerintah daerah dalam keamanan kerap muncul. Pengalaman Nigeria menunjukkan bahwa tanpa pengawasan ketat, desentralisasi kepolisian berisiko disalahgunakan untuk kepentingan politik lokal. Pelajaran ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan di Indonesia jika ingin mereformasi sistem keamanan di masa depan.

Ke depan, Obi mendesak agar implementasi kepolisian negara bagian ditunda hingga setelah pemilu 2027 untuk menghindari potensi bencana politik. Pertanyaan yang tersisa: mampukah parlemen Nigeria menahan diri dan mendahulukan kepentingan rakyat di atas agenda elektoral?