Inflasi AS Tembus 63 Bulan di Atas Target, The Fed Terjepit Konflik Iran

Inflasi Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah data terbaru menunjukkan laju kenaikan harga yang terus membengkak di atas target bank sentral. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings mengungkapkan bahwa inflasi berdasarkan Personal Consumption Expenditure (PCE) telah berada di atas 2% selama 63 bulan berturut-turut — periode overshoot terpanjang sejak awal 1990-an, dan dua kali lipat lebih lama dibandingkan rentang 30 bulan hingga September 2006.

Fenomena ini muncul di tengah tekanan geopolitik yang meningkat. Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran yang memicu penutupan efektif Selat Hormuz — jalur vital ekspor minyak Timur Tengah — telah mendorong harga minyak global melonjak tajam. Dampaknya langsung terasa pada indeks harga konsumen (CPI) AS yang meroket dari 2,4% pada Februari menjadi 4,2% pada Mei. Sementara itu, inflasi PCE juga naik dari 2,9% menjadi 4,1% dalam periode yang sama.

Ketua Federal Reserve, Kevin Warsh, dalam konferensi pers pertama Federal Open Market Committee (FOMC) bulan ini, secara gamblang menyebut bahwa inflasi telah berjalan jauh di atas target 2% selama lebih dari lima tahun. Pernyataan hawkish ini mengindikasikan bahwa bank sentral AS mungkin akan mempertahankan sikap ketat lebih lama dari perkiraan sebelumnya.

Fitch menekankan bahwa guncangan harga minyak global telah menginterupsi kemajuan yang sempat tercatat dalam upaya mengembalikan inflasi ke sasaran. Lonjakan harga energi tidak hanya terjadi di AS, melainkan juga merembet ke berbagai negara. Di kawasan euro, inflasi CPI naik dari 1,9% pada Februari menjadi 3,2% pada Mei. Kanada mencatat kenaikan serupa dari 1,8% menjadi 3,2%. Sementara di negara berkembang, Brasil melonjak dari 3,8% ke 4,7%, India dari 3,2% ke 3,9%, Afrika Selatan dari 3% ke 4,5%, dan Polandia dari 2,1% ke 3,1%.

“Higher oil prices pushed up inflation worldwide,” tulis Fitch dalam laporan Economic Monitor terbarunya.

Bagi Indonesia, situasi ini membawa implikasi ganda. Di satu sisi, kenaikan harga minyak global akan membebani anggaran subsidi energi dan mendorong inflasi domestik, terutama pada komponen bahan bakar dan transportasi. Di sisi lain, sikap hawkish The Fed cenderung memperkuat dolar AS dan menekan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya bisa memicu imported inflation. Bank Indonesia pun dihadapkan pada dilema: menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar, atau menahan diri demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, pertanyaan kuncinya adalah seberapa lama tekanan inflasi ini akan bertahan. Jika konflik Iran-AS mereda dan pasokan minyak kembali normal, tekanan harga bisa mereda. Namun, jika ketegangan berlanjut, bukan tidak mungkin inflasi global akan tetap tinggi lebih lama, memaksa bank sentral di berbagai negara — termasuk Indonesia — untuk menyesuaikan kebijakan moneter mereka.