Selat Hormuz Masih Terblokir: 35 Kapal Jepang Terjebak, 800 Awak Terancam
Baca dalam 60 detik
- Asosiasi Pemilik Kapal Jepang mendesak jaminan keamanan bagi 35 kapal dan 800 kru yang terdampar di Teluk Persia akibat blokade Selat Hormuz.
- Situasi memburuk setelah IMO menunda evakuasi kapal karena dugaan serangan Iran terhadap kargo di dekat selat.
- Jika pungutan lintas selat diterapkan, rantai pasok global terancam kacau, termasuk pasokan energi ke Indonesia.
Ketua asosiasi perkapalan Jepang, Hitoshi Nagasawa, pada Jumat (27/6) mendesak komunitas internasional untuk segera mengamankan jalur pelayaran di Teluk Persia, menyusul masih terblokadenya Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah yang berkepanjangan. Sebanyak 35 kapal berbendera atau terkait Jepang dan sekitar 800 awak kapal masih terperangkap di perairan tersebut sejak Februari lalu, ketika serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran memicu penutupan efektif jalur energi paling vital di dunia.
Nagasawa, yang memimpin Japanese Shipowners' Association, dalam konferensi pers menegaskan bahwa situasi di Selat Hormuz kembali memanas setelah International Maritime Organization (IMO) mengumumkan penundaan rencana evakuasi kapal-kapal yang terdampar. Penundaan itu dipicu oleh dugaan serangan Iran terhadap sebuah kapal kargo di dekat selat, yang menambah ketidakpastian keselamatan pelayaran.
Bagi Jepang, negara yang hampir tidak memiliki sumber daya energi domestik, blokade ini menjadi pukulan berat. Sekitar 80 persen kebutuhan minyak dan gas alam Jepang diimpor dari kawasan Teluk, dan Selat Hormuz adalah jalur utama pengiriman. Nagasawa menekankan bahwa asosiasinya tetap menentang keras rencana pengenaan biaya transit bagi kapal yang melintasi selat tersebut. "Jika langkah serupa menyebar ke selat internasional lainnya, perdagangan global akan terganggu parah dan kacau balau," ujarnya.
Konteks Indonesia: Sebagai negara pengimpor minyak dan gas, Indonesia juga rentan terhadap gangguan di Selat Hormuz. Meski tidak separah Jepang, sekitar 20 persen pasokan minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Teluk. Jika blokade berlanjut atau pungutan lintas diterapkan, harga energi domestik berpotensi melonjak, mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi dengan diversifikasi sumber impor dan optimalisasi produksi dalam negeri.
Ketidakpastian masih menyelimuti masa depan Selat Hormuz. Meski Amerika Serikat dan Iran telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri perang, implementasinya masih belum jelas. Nagasawa mengingatkan bahwa tanpa jaminan keamanan yang konkret, kapal-kapal yang terjebak tidak bisa dievakuasi, dan rantai pasok energi global tetap terancam. Pertanyaan besarnya: mampukah komunitas internasional menekan Iran dan sekutunya untuk membuka kembali jalur pelayaran tanpa syarat yang memberatkan?
