Thailand Bekukan Izin Bawa Senjata Setelah Dua Penembakan: 10 Juta Senjata di Tangan Sipil Jadi Sorotan

Bangkok, LyndHub — Thailand memutuskan membekukan penerbitan izin membawa senjata api di ruang publik selama satu tahun, menyusul dua insiden penembakan yang mengguncang provinsi Nonthaburi dalam kurun waktu berdekatan. Keputusan ini diambil di tengah sorotan tajam terhadap sistem perizinan yang dinilai terlalu longgar, sementara diperkirakan lebih dari 10 juta senjata beredar di tangan warga sipil.

Dua peristiwa yang memicu kebijakan ini adalah serangan yang melibatkan seorang pelajar di sebuah sekolah pada 7 Agustus, dan penembakan yang menyeret mantan anggota parlemen serta kepala Organisasi Administrasi Provinsi Nonthaburi tiga hari kemudian. Insiden-insiden itu membuka kembali perdebatan publik mengenai siapa yang seharusnya boleh memiliki senjata, bagaimana negara mengawasi jutaan senjata yang sudah beredar, dan bagaimana menangani senjata ilegal yang jumlahnya diperkirakan mencapai empat juta pucuk.

Thailand sebenarnya memiliki kerangka hukum yang membedakan tegas antara izin membeli, memiliki, dan membawa senjata. Izin tipe P.3 mengatur pembelian, P.4 untuk kepemilikan dan penggunaan, sementara P.12 khusus untuk membawa senjata. Namun, dalam praktiknya, kepemilikan yang sah tidak otomatis memberi hak untuk membawa senjata ke tempat umum. Setiap tahapan diawasi secara terpisah, dan persetujuan tidak pernah diberikan secara otomatis—melainkan melalui pemeriksaan latar belakang yang ketat.

Persoalan menjadi jauh lebih rumit ketika menyangkut skala kepemilikan senjata di masyarakat. Estimasi Small Arms Survey pada 2017 menunjukkan bahwa warga sipil Thailand memegang sekitar 10,3 hingga 10,4 juta senjata. Dari jumlah itu, hanya sekitar 6,2 juta yang terdaftar secara resmi, sementara lebih dari empat juta lainnya berada di luar sistem registrasi. Artinya, sekitar 15 dari setiap 100 orang di Thailand memiliki senjata, menjadikan negara ini peringkat pertama di Asia Tenggara dan ke-13 di dunia dalam hal kepemilikan senjata sipil.

Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar senjata legal justru berasal dari program senjata kesejahteraan (welfare firearm) yang longgar. Sebelum 2007, kuota impor sangat ketat dan senjata dari program ini tidak bisa dipindahtangankan kecuali melalui warisan. Namun, perubahan aturan pada 2008–2011 melonggarkan kuota dan mengganti larangan permanen dengan larangan transfer hanya selama lima tahun pertama. Akibatnya, ratusan ribu senjata kesejahteraan masuk ke pasar bebas setelah masa tunggu berakhir, memicu praktik jual-beli dan spekulasi. Celah ini diperparah dengan lemahnya pemeriksaan kesehatan mental pemegang senjata.

Pemerintah Thailand, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri, telah menginstruksikan penghentian sementara penerbitan izin P.12 selama setahun. Selain itu, aparat dan pegawai negeri dilarang membawa senjata di tempat umum kecuali sedang bertugas. Rencana lain mencakup pengetatan penerbitan izin beli P.3 dan pengurangan praktik membawa senjata sebagai simbol status.

Namun, langkah-langkah ini dinilai belum menyentuh akar masalah. Pembekuan izin baru tidak serta-merta mengurangi jutaan senjata yang sudah tersimpan di rumah-rumah warga. Pemerintah masih harus menghadapi pertanyaan besar: bagaimana memverifikasi kelayakan pemohon baru, memantau pemilik lama, menegakkan larangan membawa senjata, dan mencegah senjata berpindah dari pemegang lisensi ke tangan orang lain. Keberadaan lebih dari empat juta senjata ilegal juga membuat penegakan hukum semakin sulit karena senjata-senjata itu sulit dilacak.

Bagi Indonesia, kasus Thailand menjadi pengingat penting. Meski kepemilikan senjata api di Indonesia sangat dibatasi, pengawasan terhadap senjata yang sudah beredar—termasuk senjata organik TNI/Polri dan senjata api legal lainnya—perlu terus diperketat. Celah regulasi seperti yang terjadi di Thailand, di mana senjata bisa berpindah tangan setelah masa tunggu, harus diantisipasi. Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa perizinan yang ketat di atas kertas tidak cukup jika pengawasan di lapangan lemah.

Kebijakan Thailand ini memang langkah cepat untuk mengurangi senjata di ruang publik, tetapi ujian sebenarnya adalah bagaimana pemerintah mengelola 6,2 juta senjata terdaftar dan menutup celah yang memungkinkan senjata menyebar lebih luas. Apakah pembekuan izin ini akan diikuti dengan reformasi menyeluruh sistem perizinan dan pengawasan? Atau justru hanya menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar masalah? Publik menunggu langkah konkret berikutnya.