Anwar: Walkout PN Bukti Kepentingan Politik di Atas Nasib Jemaah Haji

KUALA LUMPUR — Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melontarkan kritik tajam terhadap koalisi oposisi Perikatan Nasional (PN) setelah mereka memilih keluar dari sidang khusus Dewan Rakyat yang membahas laporan Komisi Kerajaan (RCI) tentang Lembaga Tabung Haji (TH). Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Anwar mempertanyakan kesungguhan PN dalam membela kepentingan Melayu dan Islam, sembari menuding mereka lebih mengutamakan sandiwara politik daripada substansi persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sidang yang digelar Selasa (11/8) itu sejatinya dijadwalkan untuk membahas temuan RCI terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana haji. Namun, Ketua Whip PN, Takiyuddin Hassan, mengajukan permohonan penundaan dengan dalih Perdana Menteri tidak dapat hadir karena sedang menjalani perawatan medis. Permintaan itu ditolak oleh Ketua Dewan Rakyat, Johari Abdul, yang menilai agenda tetap dapat dilanjutkan dengan kehadiran Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi beserta jajaran kabinet. Penolakan tersebut memicu reaksi spontan dari blok oposisi yang kompak meninggalkan ruang sidang.

Langkah walkout ini tidak hanya memicu perdebatan prosedural, tetapi juga membuka ruang pertanyaan publik tentang komitmen PN terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan umat. Anwar menegaskan bahwa pembahasan RCI TH bukanlah soal dirinya, melainkan tentang nasib jutaan rakyat Malaysia yang mempercayakan dana mereka untuk menunaikan ibadah haji. “Apakah kalian ingin berdebat tentang saya, atau tentang Tabung Haji? Apakah kalian peduli pada saya, atau pada dugaan pengkhianatan terhadap Tabung Haji?” tulisnya dalam unggahan yang langsung menjadi perbincangan hangat warganet.

Lebih lanjut, Anwar menyindir pihak-pihak yang gemar mengklaim diri sebagai pembela Islam namun justru menghindari diskusi krusial mengenai dana haji. Ia menyebutkan bahwa rakyat kecil seperti nelayan, petani, guru, polisi, tentara, dan pensiunan adalah pihak yang paling dirugikan jika masalah ini tidak dituntaskan. “Melayu dan Muslim telah dikhianati, tetapi masih ada yang ingin bermain drama politik. Apakah mereka tidak peduli pada kepentingan kaum miskin yang bekerja keras menabung di Tabung Haji untuk menunaikan haji?” ujarnya dalam pernyataan yang sarat kekecewaan.

Bagi Indonesia, dinamika politik Malaysia ini memiliki relevansi tersendiri mengingat banyak warga Indonesia yang juga menjadi jemaah haji dan memantau pengelolaan dana haji di negara tetangga. Kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi pengelolaan dana ibadah adalah isu sensitif yang dapat memicu gejolak politik jika tidak ditangani dengan hati-hati. Di Indonesia, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga kerap menjadi sorotan publik terkait efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana jemaah.

Langkah oposisi yang keluar dari sidang justru berpotensi menjadi bumerang. Alih-alih menunjukkan sikap kritis, mereka dinilai menghindari tanggung jawab untuk mengawal isu yang berdampak langsung pada masyarakat. Pengamat politik menilai bahwa tindakan walkout ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap PN, terutama di tengah upaya mereka membangun citra sebagai pembela kepentingan Melayu dan Islam. Di sisi lain, pemerintah Anwar dapat memanfaatkan momen ini untuk memperkuat narasi bahwa mereka serius memberantas korupsi dan tata kelola yang buruk, termasuk di lembaga keagamaan.

Ke depan, pertanyaan yang menggantung adalah apakah PN akan mengubah strategi politik mereka atau justru semakin teralienasi dari isu-isu substantif yang diminati publik. Tekanan untuk kembali ke meja perundingan dan membahas temuan RCI secara konstruktif akan semakin besar, terutama jika publik mulai menyadari bahwa drama politik hanya mengorbankan kepentingan mereka yang paling rentan. Apakah oposisi Malaysia mampu belajar dari kesalahan ini, atau justru terus terjebak dalam permainan politik yang merugikan rakyat? Waktu yang akan menjawab.