Kemenpar Buka Suara soal Penipuan Mengatasnamakan Pegawai, Masyarakat Diminta Waspada

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) angkat bicara terkait maraknya praktik penipuan yang menggunakan nama seorang individu bernama Kurnia Rakhman, yang diklaim sebagai pegawai kementerian. Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui akun Instagram @kemenpar.ri, Kemenpar menegaskan bahwa orang tersebut tidak memiliki hubungan kepegawaian dengan Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) maupun dengan Kemenpar secara keseluruhan.

Penegasan ini muncul setelah adanya laporan mengenai seseorang yang mengaku sebagai Kurnia Rakhman dan diduga menghubungi sejumlah hotel serta vendor. Modus operandinya, menurut Kemenpar, adalah menawarkan pemesanan kamar, ruang pertemuan, plakat, souvenir, dan berbagai kebutuhan kegiatan lainnya. Tindakan ini dinilai mengarah pada upaya penipuan yang dapat merugikan pihak-pihak yang tidak waspada.

Kemenpar mengimbau seluruh masyarakat, pelaku usaha perhotelan, vendor, dan mitra kerja untuk meningkatkan kewaspadaan. “Sebelum menindaklanjuti informasi, permintaan kerja sama, maupun transaksi dalam bentuk apa pun, pastikan kebenarannya melalui kanal resmi,” demikian bunyi imbauan yang disampaikan melalui akun media sosial resmi kementerian. Langkah verifikasi ini dinilai krusial untuk menghindari kerugian akibat penyalahgunaan identitas oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Fenomena penipuan mengatasnamakan pejabat atau lembaga pemerintah bukanlah hal baru di Indonesia. Kasus serupa kerap terjadi dengan modus yang terus diperbarui, mulai dari tawaran proyek fiktif hingga pemesanan barang dan jasa. Dalam konteks ini, Kemenpar mengingatkan bahwa seluruh komunikasi resmi kementerian hanya dilakukan melalui saluran yang terverifikasi, seperti situs web dan akun media sosial resmi yang telah tercentang biru.

Para pelaku usaha di sektor pariwisata, terutama hotel dan penyedia jasa event, menjadi sasaran empuk karena frekuensi transaksi yang tinggi. Kemenpar menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk memutus rantai penipuan. “Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan melakukan verifikasi terlebih dahulu guna menghindari kerugian akibat penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambah pernyataan kementerian.

Ke depan, Kemenpar berencana memperkuat sosialisasi mengenai kanal resmi dan prosedur kerja sama yang sah. Pertanyaan yang mengemuka adalah: sejauh mana efektivitas imbauan ini dalam menekan angka penipuan, mengingat modus serupa terus bermunculan di berbagai sektor? Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tidak hanya mengandalkan imbauan, tetapi juga aktif melakukan cross-check sebelum mengambil keputusan bisnis.