Harga Minyak Turun Tak Cukup Meredam Gelombang Protes di Negara Berkembang

Penurunan harga minyak mentah global setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran belum cukup menjadi obat mujarab untuk meredam potensi kerusuhan sipil di negara-negara berkembang. Para analis menilai bahwa meskipun harga minyak telah mendekati level sebelum konflik, dampak kenaikan biaya energi yang sudah terjadi selama berbulan-bulan terhadap daya beli masyarakat tidak akan hilang begitu saja.

Lembaga konsultan risiko global Verisk Maplecroft mencatat bahwa tingkat kerusuhan sipil global pada kuartal kedua 2026 mencapai level tertinggi dalam enam tahun terakhir. Indeks yang mereka susun mengukur frekuensi, skala, dan tingkat keparahan aksi protes di berbagai negara. Dalam beberapa pekan terakhir, gelombang demonstrasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi dan biaya hidup melanda sejumlah negara, mulai dari Kenya, Indonesia, hingga Bolivia.

Harga minyak Brent sempat mendekati 70 dolar AS per barel setelah kesepakatan Washington dan Teheran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Namun, Torbjorn Soltvedt, kepala riset EMEA di Verisk Maplecroft, mengingatkan bahwa tekanan inflasi akibat gangguan pengiriman dan kerusakan infrastruktur energi akan terus berlanjut hingga paruh kedua 2026. "Penurunan harga minyak butuh waktu untuk sampai ke konsumen," ujarnya.

Menurut indeks kerusuhan sipil Verisk Maplecroft yang mengukur ukuran protes, jumlah korban jiwa, dan kerusakan properti komersial, Irak mencatat lonjakan proporsional aktivitas protes terbesar di antara negara berkembang dalam setahun terakhir, disusul oleh Turki. India, yang sejak awal sudah memiliki risiko protes tertinggi, juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam aksi demonstrasi sejak kuartal kedua tahun lalu. Brasil dan Iran juga mengalami penurunan skor risiko yang tajam dalam periode yang sama.

Carmen Altenkirch, analis pasar negara berkembang di Aviva Investors, menjelaskan bahwa tidak semua pemerintah menghadapi pilihan yang sama. Negara dengan bantalan fiskal relatif kuat seperti Indonesia dan Filipina dapat menyerap sebagian guncangan melalui subsidi. Sebaliknya, negara dengan posisi fiskal lemah menghadapi dilema: membebankan harga lebih tinggi ke rumah tangga dan berisiko memicu kerusuhan, atau menyerap biaya tersebut dan memperlambat konsolidasi fiskal. "Keuangan publik yang lebih ketat berkontribusi pada meningkatnya ketimpangan dan kemiskinan, yang keduanya merupakan pendorong risiko utama," kata Soltvedt.

Bagi Indonesia, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Meskipun Indonesia memiliki ruang fiskal lebih longgar, tekanan global tetap perlu diantisipasi. Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan fiskal, terutama di tengah volatilitas harga minyak yang masih tinggi.

Ke depan, Verisk Maplecroft menyoroti India, Meksiko, Brasil, Argentina, Kolombia, dan Turki sebagai negara-negara dengan risiko kerusuhan tertinggi. Sementara itu, Jervin Naidoo, analis politik di Oxford Economics, menambahkan Ethiopia, Tanzania, Rwanda, Republik Demokratik Kongo, Nigeria, dan Afrika Selatan ke dalam daftar pantauan. "Tanda-tanda awal protes seputar bahan bakar semacam pertanda bagi seluruh benua," katanya.

Lembaga pemeringkat Moody's memperingatkan bahwa risiko tindakan peringkat negatif bergantung pada respons pemerintah yang dapat memperlemah lintasan fiskal. Negara yang berada di bawah program Dana Moneter Internasional (IMF) menghadapi kompleksitas tambahan, karena IMF mendorong pemerintah untuk menghindari subsidi yang terlalu luas. "Di sinilah Anda harus menyeimbangkan politik domestik versus apa yang diinginkan pemberi pinjaman internasional," ujar Naidoo. Kenya dan Mozambik termasuk negara yang tengah mencari program baru dengan IMF.

Di sisi lain, investor obligasi cenderung mentolerir langkah fiskal yang bersifat sementara dan terarah, menurut Nicholas Sauer dari Robeco. Carlos de Sousa dari Vontobel menambahkan bahwa tren pengurangan subsidi bahan bakar di negara berkembang sudah berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan tahun 2022. Namun, dengan gencatan senjata yang rapuh, tekanan bisa kembali menguat. Pertanyaan besarnya: akankah pemerintah di negara berkembang mampu bertahan tanpa harus mengorbankan stabilitas sosial?