Artjog 2026: Ketika Yayasan Putra Presiden Masuk Panggung Seni, Independensi Dipertanyakan

Keputusan Artjog, festival seni kontemporer terbesar di Indonesia, menggandeng Didit Hediprasetyo Foundation—yayasan milik putra Presiden Prabowo Subianto—sebagai mitra strategis telah memicu gelombang kritik yang mempertanyakan sejauh mana ruang seni mampu menjaga jarak dari kekuasaan politik.

Pada Jumat malam, 19 Juni 2026, seorang pria berbaju hitam menghentikan aksinya di depan Jogja National Museum, lokasi Artjog, dengan menebar kembang dan meneriakkan, “Sastra telah mati, seni telah mati. Intelektual tanpa hasrat pemberontakan adalah perpanjangan tangan negara.” Aksi yang dilakukan oleh kelompok bernama Artjokes ini merupakan bentuk protes terhadap apa yang mereka anggap sebagai infiltrasi kekuasaan ke dalam dunia seni. Namun, kontroversi sebenarnya telah bergulir jauh sebelum aksi tersebut, tepatnya saat Artjog mengumumkan kerja sama dengan yayasan yang didirikan oleh Didit Hediprasetyo, seorang desainer mode yang juga putra presiden.

Bagi sebagian kalangan, kehadiran sponsor dari keluarga presiden mungkin dianggap lumrah. Namun, dalam politik kebudayaan, sumber pendanaan tidak pernah netral. Sosiolog Pierre Bourdieu mengingatkan bahwa arena budaya adalah tempat di mana modal simbolis—prestise, legitimasi, dan pengakuan publik—diproduksi dan dipertukarkan. Ketika aktor dengan modal ekonomi atau politik masuk ke ruang seni, yang berpindah bukan hanya uang, melainkan juga legitimasi. Di Indonesia, konteks politik saat ini membuat pertukaran itu sulit dipandang sebagai kerja sama yang steril.

Analisis Vedi Hadiz tentang oligarki predatoris pasca-Orde Baru menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui partai politik atau birokrasi, tetapi juga meresap ke arena sosial yang tampak independen, termasuk kebudayaan. Sponsor budaya, dalam konteks ini, bisa menjadi mekanisme akumulasi modal simbolik bagi jaringan kekuasaan. Pertanyaan yang muncul bukanlah apakah Didit Hediprasetyo Foundation berhak mendukung seni, melainkan mengapa institusi budaya perlu membuka ruang legitimasi bagi yayasan yang memiliki kedekatan langsung dengan pusat kekuasaan politik.

Kondisi ruang sipil Indonesia yang semakin terhambat memperkuat kekhawatiran tersebut. Laporan Civicus Monitor 2025 menempatkan Indonesia dalam kategori "Hindered" dengan skor 42 dari 100, mencatat adanya kasus aktivis yang dijerat hukum karena ekspresi di media sosial. Sementara itu, Hamid dan Hermawan (2024) dari University of Melbourne menyoroti menyempitnya ruang gerak kelompok progresif, meluasnya peran militer di ranah sipil, dan penetrasi kepentingan negara ke dalam organisasi masyarakat sipil. Dalam situasi seperti ini, kemitraan antara institusi seni dan yayasan keluarga presiden tidak bisa direduksi menjadi sekadar urusan pendanaan acara.

Antonio Gramsci, dalam konsep hegemoni, menjelaskan bahwa kekuasaan yang efektif tidak bekerja melalui paksaan, melainkan melalui produksi persetujuan. Justru karena tidak ada sensor, tidak ada seniman yang dilarang, dan tidak ada larangan resmi terhadap kritik, persoalan ini menjadi semakin rumit. Hegemoni yang matang datang melalui normalisasi hubungan yang sebelumnya dianggap problematis. Aksi Artjokes, yang melakukan institutional critique, mengangkat pertanyaan sah tentang independensi ruang budaya di tengah tekanan yang semakin halus.

Respons Artjog yang menghapus nama Didit Hediprasetyo Foundation dari daftar sponsor dan pembatalan kehadiran Didit menunjukkan bahwa tekanan publik masih memiliki daya koreksi. Namun, langkah tersebut tidak menghapus pertanyaan mendasar: mengapa kemitraan itu dianggap layak sejak awal? Laporan Arts Professional (2024) mencatat bahwa pemerintah yang tengah mengonsolidasikan kekuasaan sering memperluas pengaruhnya ke sektor budaya melalui patronase dan penempatan figur dekat elite politik.

Pada akhirnya, isu utama dalam kontroversi Artjog bukanlah satu aksi protes atau satu nama sponsor. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan institusi budaya untuk menjaga jarak kritis dari kekuasaan. Jika batas itu terus kabur, seni berisiko kehilangan salah satu fungsi terpentingnya: menjadi ruang yang mampu berbicara kepada kekuasaan, bukan sekadar berbicara bersama kekuasaan. Pertanyaan yang tersisa: akankah institusi seni lain belajar dari kasus ini, atau justru semakin nyaman dalam pelukan kekuasaan?