Hasil Rumput Laut Anjlok 90% Setelah PLTU Timor Beroperasi, Petani NTT Teriak
Baca dalam 60 detik
- Produksi rumput laut di Desa Lifuleo, Kupang, merosot drastis sejak PLTU Timor-1 beroperasi pada September 2023, dengan panen per keluarga turun dari 1-2 ton menjadi hanya 100 kilogram.
- Penyakit ice-ice yang memucatkan dan mematikan rumput laut diduga dipicu oleh perubahan suhu air laut akibat limbah air panas PLTU, meski pemerintah dan PLN mengklaim parameter lingkungan masih dalam baku mutu.
- Kerugian petani diperkirakan mencapai Rp23 miliar dalam dua tahun, sementara Walhi NTT mendesak transparansi pengujian lingkungan yang hasilnya berbeda antara laboratorium lokal dan yang ditunjuk PLN.
Panen rumput laut di pesisir Desa Lifuleo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, anjlok hingga 90 persen sejak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Timor-1 mulai beroperasi pada September 2023. Para petani yang sebelumnya mengandalkan komoditas ini sebagai sumber penghidupan utama kini hanya mampu memanen rata-rata 100 kilogram per keluarga, jauh dari capaian 1–2 ton pada masa sebelum PLTU hadir.
Oktaf Alexander Saketu, Ketua Umum Pembudidaya Rumput Laut Desa Lifuleo, menuturkan bahwa perubahan lingkungan terasa nyata setelah PLTU beroperasi. Ikan menjauh, terumbu karang rusak, dan rumput laut terserang penyakit ice-ice yang membuatnya memucat, berlendir, lalu patah sebelum sempat dipanen. "Kemarin-kemarin rumput laut di sini bagus sekali. Sekarang susah sekali dapat hasil," ujarnya.
Penurunan produksi tidak hanya mengurangi frekuensi panen—dari 7–8 kali setahun menjadi hanya 1–2 kali—tetapi juga memukul harga jual. Pada 2022, rumput laut masih dihargai Rp40.000 per kilogram; kini pengepul hanya membayar Rp19.000 per kg. Akibatnya, banyak keluarga terpaksa berutang untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah, atau beralih profesi menjadi buruh bangunan, pedagang asongan, hingga anak buah kapal.
Fenomena ini memicu perdebatan sengit antara petani, pemerintah daerah, dan PLN selaku pengelola PLTU. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTT, Sulastri H. I. Rasyid, mengakui penurunan produksi rumput laut juga terjadi di Tablolong, Semau, Sabu, dan sekitar PLTU Bolok. Namun ia menegaskan bahwa hasil pemantauan berkala terhadap parameter lingkungan PLTU masih memenuhi baku mutu. "Sejauh ini, kami belum bisa menyimpulkan apakah ini karena PLTU atau pengaruh faktor lain," katanya.
PLN pun mengklaim seluruh proses pemantauan lingkungan dilakukan dua kali setahun dan hasilnya masih dalam ambang batas. Irlan Jayadi, Assistant Manager Perizinan PLN UIP Nusa Tenggara, menyebut belum ada bukti ilmiah yang menghubungkan limbah operasional PLTU dengan merosotnya hasil rumput laut. Namun, kontroversi muncul ketika dua pengujian laboratorium menunjukkan hasil berbeda. Pengujian pertama yang melibatkan DLHK, Universitas Nusa Cendana (Undana), dan Dinas Kesehatan NTT pada 2023 menyatakan kualitas air dan rumput laut di atas baku mutu. PLN mempertanyakan validitasnya karena laboratorium Undana belum terakreditasi. Pengujian kedua pada Agustus 2024 menggunakan laboratorium dari Surabaya, PT Unilab Perdana, justru menyatakan semuanya memenuhi standar—tanpa sepengetahuan petani.
Elkevin Wuran dari Walhi NTT menilai pengalaman warga tidak bisa diabaikan hanya karena hasil laboratorium berbeda. "Kesaksian masyarakat yang hidup sehari-hari di pesisir merupakan bentuk pemantauan lingkungan paling konsisten," ujarnya. Walhi juga menyoroti kurangnya transparansi dalam pengambilan sampel kedua yang tidak melibatkan petani. Pertanyaan mendasar, menurut Kevin, bukan sekadar apakah baku mutu terlampaui, melainkan mengapa ruang hidup masyarakat terus menyusut dan sumber penghidupan mereka lenyap.
Di sisi lain, penelitian akademis menunjukkan penyakit ice-ice sudah muncul sejak 2007 di perairan Tablolong hingga Lifuleo, biasanya pada musim peralihan dan musim panas. Lukas Giovani Gonzales Serihollo, pengajar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, menekankan perlunya riset jangka panjang untuk membandingkan kondisi produksi sebelum dan sesudah penyakit muncul. Ia juga menyebut faktor perubahan iklim, kualitas bibit yang tidak pernah diperbarui, dan masuknya air tawar ke area budidaya sebagai pemicu stres pada rumput laut.
Bagi 85 petani rumput laut di Lifuleo, persoalan ini bukan sekadar angka produksi. Mereka telah kehilangan mata pencaharian yang dibangun sejak 1999. Dengan kerugian mencapai Rp23 miliar dan belum adanya kepastian dari pihak berwenang, pertanyaan yang menggantung adalah: akankah ada langkah konkret untuk memulihkan ekosistem pesisir dan menghidupkan kembali budidaya rumput laut di NTT, atau justru pembangkit listrik berbasis batu bara akan terus beroperasi tanpa memedulikan dampak sosial-ekologisnya?
