Tiga Peserta Program Desa Tewas saat Latihan Militer, Komisi I DPR Desak Evaluasi
Baca dalam 60 detik
- Komisi I DPR meminta evaluasi menyeluruh atas latihan dasar kemiliteran bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih setelah tiga peserta meninggal.
- Kementerian Pertahanan mengonfirmasi kematian akibat heat stroke dan henti jantung, meski peserta telah lolos asesmen kesehatan.
- Kasus ini menyoroti kesenjangan antara standar pelatihan militer dan kondisi fisik peserta sipil, mendorong perbaikan prosedur ke depan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendesak evaluasi menyeluruh terhadap latihan dasar kemiliteran (latsarmil) setelah tiga peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia saat mengikuti pelatihan di fasilitas TNI. Kematian berturut-turut dalam sepekan terakhir memicu pertanyaan tentang kesesuaian standar pelatihan militer bagi peserta sipil.
Dave menyampaikan duka cita dan menegaskan bahwa evaluasi bukanlah bentuk kegagalan, melainkan langkah perbaikan. "Bilamana harus ada yang diperbaiki atau diubah, itu merupakan masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan program," ujarnya di Gedung DPR, Kamis (25/6). Menurutnya, pelatihan dasar ini sejatinya didahului asesmen kesehatan, namun tetap perlu dirancang sesuai kondisi fisik peserta.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengonfirmasi tiga korban: Anisa Muyassaroh meninggal akibat heat stroke di Balikpapan, Yonanda Muhammad Taufiq karena henti jantung di Baturaja, dan Novia Rahmadhani Sihotang yang mengalami penurunan kesehatan di Jakarta. Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan seluruh peserta telah dinyatakan layak secara medis, namun tetap akan dilakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.
Kasus ini menyoroti celah antara standar pelatihan TNI dan kapasitas fisik peserta sipil. Program SPPI sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk mencetak pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Namun, kematian beruntun memunculkan kekhawatiran tentang prosedur keselamatan dan pengawasan medis selama pelatihan.
Menurut Dave, pelatihan dasar memang harus didesain untuk peserta dengan kondisi fisik tertentu. Ia mendorong agar ke depan ada penyesuaian kurikulum dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Sementara itu, Kemhan berjanji mengevaluasi seluruh aspek penyelenggaraan, termasuk kesiapan fasilitas dan respons medis darurat.
Pertanyaan yang tersisa: apakah evaluasi ini akan mengubah model pelatihan secara fundamental, atau hanya sekadar penyesuaian prosedural? Dengan target mencetak ribuan pengelola desa, pemerintah harus memastikan keselamatan peserta tidak dikorbankan demi percepatan program.
