Eropa di Persimpangan: Ambisi Otonomi Strategis Terbentur Fragmentasi Internal

KTT G7 di Evian pada pertengahan Juni lalu menjadi panggung yang memperlihatkan ironi besar: di tengah deklarasi bersama yang penuh semangat tentang dukungan untuk Ukraina, Uni Eropa justru semakin terpinggirkan dari meja-meja perundingan utama. Bukan hanya soal Rusia, tetapi juga dalam menentukan arah kebijakan keamanan global, Brussels kini lebih sering menjadi penonton ketimbang pemain.

Ketidakmampuan Eropa untuk berbicara dalam satu suara terlihat jelas ketika Presiden Dewan Eropa, António Costa, secara sepihak menjalin komunikasi dengan Kremlin tanpa sepengetahuan para pemimpin negara anggota. Langkah yang dimaksudkan sebagai persiapan negosiasi damai Ukraina itu justru menuai kecaman dari Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. “Dia tidak bisa mewakili negara-negara Uni Eropa ketika jaminan keamanan dipertaruhkan,” ujar Macron, menegaskan bahwa tindakan Costa melampaui mandatnya.

Insiden ini bukan sekadar kegagalan prosedural. Kremlin, yang sejak awal meragukan kesatuan Eropa, mendapatkan bukti baru bahwa blok tersebut masih rentan terhadap perpecahan internal. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen berusaha meredam dampaknya dengan menekankan perlunya pesan bersama, namun realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya: setiap negara cenderung mengejar kepentingan nasionalnya sendiri.

Kegagalan koordinasi juga tercermin dalam proyek pertahanan bersama. Jerman secara resmi menarik diri dari Future Combat Air System (FCAS), proyek jet tempur generasi baru yang digadang-gadang sebagai simbol ambisi pertahanan Prancis-Jerman. Sumber perselisihan adalah pembagian peran: Dassault Aviation, perusahaan kedirgantaraan Prancis, memegang kendali utama, sementara Berlin menginginkan posisi yang lebih setara. Dengan anggaran pertahanan raksasa, Jerman merasa berhak memimpin, tetapi sikap ini justru kontraproduktif bagi integrasi Eropa.

Di sisi lain, Inggris meluncurkan tiga purwarupa rudal jarak jauh yang sepenuhnya bebas dari komponen Amerika. Proyek Brakestop ini dirancang untuk menghilangkan kemampuan Washington memveto penggunaannya di Ukraina. Langkah tersebut menunjukkan perubahan pola pikir di Eropa pasca-Trump, namun tetap bersifat unilateral. “Ini adalah pencapaian Inggris, bukan Eropa,” demikian analisis para pengamat, menyoroti bahwa ambisi otonomi strategis masih jauh dari kata terwujud.

Bagi Indonesia, fragmentasi Eropa ini memiliki implikasi tersendiri. Sebagai negara yang selama ini menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan Uni Eropa, ketidakstabilan di kawasan tersebut dapat mempengaruhi rantai pasokan global, terutama dalam sektor pertahanan dan teknologi. Selain itu, melemahnya posisi Eropa di panggung dunia berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika geopolitik di Indo-Pasifik.

Pertanyaan yang kini menggantung: mampukah Eropa mengatasi ego sektoral dan benar-benar mewujudkan “strategic autonomy” yang selama ini didengungkan? Atau justru ambisi itu akan kandas oleh kepentingan nasional yang saling berbenturan? Jawabannya akan menentukan apakah Eropa tetap menjadi pemain global yang relevan, atau hanya sekadar penonton di panggung dunia.