BOJ Terjepit: Tekanan Politik Takaichi Mengancam Normalisasi Kebijakan Moneter Jepang

Bank of Japan (BOJ) berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, bank sentral tersebut ingin melanjutkan langkah normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga. Di sisi lain, tekanan politik dari pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang menginginkan pembelian obligasi pemerintah secara besar-besaran untuk menekan imbal hasil, membuat langkah tersebut semakin rumit. Konflik kepentingan ini tidak hanya menguji independensi BOJ, tetapi juga berpotensi mengguncang pasar keuangan global, mengingat Jepang adalah pemegang utang terbesar di dunia maju.

Kekhawatiran investor terhadap kebijakan fiskal Takaichi yang ekspansif telah mendorong imbal hasil obligasi pemerintah Jepang (JGB) bertenor 10 tahun naik ke level 2,805 persen, mendekati ambang batas 3 persen yang dianggap sebagai pemicu gelombang penjualan baru. Kenaikan imbal hasil ini secara langsung meningkatkan biaya pinjaman pemerintah, yang pada gilirannya memperberat beban utang Jepang yang sudah sangat besar. Lebih jauh, gejolak di pasar obligasi Jepang juga berimbas ke pasar Treasury AS, memicu kekhawatiran dari Washington.

Perdana Menteri Takaichi, yang dikenal sebagai pengagum kebijakan 'Abenomics' almarhum Shinzo Abe, secara terbuka mendorong BOJ untuk mempertahankan stimulus moneter yang longgar. Dalam pertemuan dengan Gubernur BOJ Kazuo Ueda pada Mei lalu, Takaichi dikabarkan meminta bank sentral untuk membeli lebih banyak obligasi jika diperlukan guna menahan kenaikan suku bunga jangka panjang. Pernyataan ini diperkuat oleh para sekutunya, termasuk Menteri Ekonomi Minoru Kiuchi, yang dalam risalah rapat BOJ Juni lalu mengingatkan tentang konsekuensi ekonomi dari pengurangan neraca BOJ dan mendesak prioritas pada stabilitas pasar.

Tekanan politik ini menempatkan BOJ pada posisi yang sulit. Sejak mengakhiri kebijakan yield curve control (YCC) pada 2024 dan meluncurkan program pengurangan pembelian obligasi, BOJ berkomitmen untuk mengurangi dominasinya di pasar obligasi. Namun, jika menuruti permintaan pemerintah untuk membeli obligasi saat imbal hasil naik, BOJ berisiko kehilangan kredibilitas dan memicu kekhawatiran tentang dominasi fiskal. Sebaliknya, jika mengabaikan tekanan tersebut, BOJ dapat memicu gejolak pasar yang mengancam stabilitas keuangan.

Menariknya, BOJ tampaknya telah menyiapkan strategi untuk menghadapi tekanan ini. Dalam sebuah makalah penelitian yang dirilis pekan lalu, BOJ berargumen bahwa kenaikan inflasi, bukan pengurangan pembelian obligasi, adalah pendorong utama kenaikan imbal hasil. Selain itu, risalah rapat Juni menunjukkan diskusi internal tentang target akhir neraca BOJ, yang menurut analis seperti Nobuyasu Atago, mantan pejabat BOJ, merupakan langkah untuk mempublikasikan perkiraan target neraca. Langkah ini diharapkan dapat membungkam kritik bahwa BOJ memanipulasi pembelian obligasi karena tekanan politik.

Namun, tekanan pasar tetap kuat. Investor masih khawatir dengan agenda fiskal Takaichi yang ekspansif, yang terus mendorong imbal hasil naik. Mari Iwashita, ahli strategi suku bunga eksekutif di Nomura Securities, memperkirakan bahwa BOJ mungkin tidak punya pilihan selain campur tangan jika permintaan obligasi dari investor domestik menurun drastis dan memicu lonjakan imbal hasil. "Itulah harga yang harus dibayar BOJ karena terlalu lama mendominasi pasar obligasi dengan pelonggaran moneter yang berkepanjangan," ujarnya.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara berkembang dengan utang luar negeri yang signifikan, Indonesia rentan terhadap gejolak pasar keuangan global. Kenaikan imbal hasil obligasi Jepang dapat memicu pergeseran aliran modal ke negara maju, meningkatkan tekanan pada nilai tukar rupiah dan pasar obligasi domestik. Selain itu, kebijakan BOJ yang lebih hawkish dapat memperkuat yen, yang secara tidak langsung mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu mencermati perkembangan ini dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana BOJ dapat mempertahankan independensinya di tengah tekanan politik yang semakin kuat. Jika BOJ menyerah pada tekanan untuk membeli obligasi, kredibilitasnya sebagai penjaga stabilitas harga akan hancur. Namun, jika BOJ bertahan, ia harus siap menghadapi gejolak pasar yang mungkin terjadi. Keputusan BOJ dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi ujian bagi komitmennya terhadap normalisasi kebijakan, dan sekaligus menentukan arah pasar keuangan global. Apakah BOJ akan mampu bertahan, atau justru terpaksa mundur dari jalur normalisasi?