Nepal Luncurkan Bank Kredit Akademik: Mahasiswa Bisa Pindah Kampus Tanpa Mengulang Semester

Mahasiswa Nepal yang terpaksa berhenti kuliah atau pindah perguruan tinggi kini bisa melanjutkan studi tanpa memulai dari nol. Komisi Hibah Universitas (UGC) Nepal resmi menerbitkan Aturan Pendirian dan Pengoperasian Bank Kredit Akademik 2026, sebuah kerangka nasional yang memungkinkan kredit mata kuliah disimpan dan dialihkan antaruniversitas, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri.

Aturan yang diumumkan pada Jumat lalu ini menjawab keluhan lama tentang tidak adanya standar seragam dalam transfer kredit di Nepal. Selama ini, setiap universitas menerapkan kebijakan sendiri-sendiri, sehingga mahasiswa yang pindah kampus kerap kehilangan banyak kredit yang sudah ditempuh. Direktur UGC, Kedar Prasad Acharya, mengakui bahwa bank kredit ini masih membutuhkan waktu untuk beroperasi penuh. "Universitas bisa melakukan transfer kredit. Aturan ini diterbitkan untuk mendirikan bank kredit, tetapi masih banyak pekerjaan rumah sebelum bank benar-benar beroperasi," ujarnya.

Gagasan ini menguat setelah seorang mahasiswa Nepal meninggal di Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT), Odisha, India, pada Februari 2025. Peristiwa itu memicu rencana aksi massal mahasiswa Nepal di kampus tersebut untuk berhenti kuliah. Tiga universitas besar Nepal—Tribhuvan, Kathmandu, dan Purbanchal—menawarkan diri menampung para mahasiswa yang terdampak, tetapi masing-masing menerapkan kriteria transfer yang berbeda. Ketidakseragaman inilah yang ingin dihapus oleh UGC melalui direktif baru ini.

Mantan ketua UGC, Devaraj Adhikari, menilai ketiadaan aturan yang jelas selama ini menjadi biang keladi suliitnya perpindahan kredit. "Standar ini dibuat untuk memudahkan transfer kredit dengan menyatukan ketentuan," katanya. "Universitas bisa bekerja sesuai direktif tersebut." Adhikari menambahkan, sistem ini bakal sangat membantu mahasiswa yang kembali ke Nepal setelah studinya di luar negeri terhenti, mereka yang pindah kampus karena alasan tertentu, serta pekerja yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi secara fleksibel.

Secara teknis, bank kredit akademik akan menjadi gudang penyimpanan digital yang mencatat seluruh kredit yang diperoleh mahasiswa di institusi pendidikan tinggi. Mahasiswa yang ingin memanfaatkannya harus mengajukan permohonan untuk menyimpan kreditnya. Setelah itu, kredit dapat dialihkan jika universitas penerima menilai mata kuliah dan bidang studi yang diambil memiliki kesetaraan yang memadai. Sistem ini juga berlaku bagi mahasiswa yang kuliah di luar negeri, termasuk mereka yang putus di tengah jalan.

Namun, ada batasan yang perlu dicermati. Kredit untuk jenjang sarjana hanya bisa ditransfer dan digunakan dalam rentang tujuh tahun, sementara untuk magister lima tahun. Selain itu, jumlah kredit yang dialihkan tidak boleh melebihi 50 persen dari total kredit yang dibutuhkan program studi tujuan. Universitas juga diwajibkan mencantumkan kredit hasil transfer pada ijazah resmi yang diterbitkan.

Bagi Indonesia, langkah Nepal ini bisa menjadi pelajaran berharga. Sistem kredit transfer nasional yang terstandar memang sudah lama menjadi wacana di dalam negeri, terutama untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, seperti perbedaan kurikulum antarperguruan tinggi dan belum adanya bank kredit terpusat. Jika Nepal—dengan kompleksitas administrasi yang tidak kalah rumit—mampu meluncurkan kerangka semacam ini, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mempercepat realisasi sistem serupa untuk meningkatkan mobilitas mahasiswa di tengah upaya pemerataan kualitas pendidikan.

UGC Nepal menegaskan bahwa direktif ini dirancang untuk mendorong mobilitas dan keberlanjutan studi, dengan mengakumulasi kredit dari dalam dan luar negeri. Pejabat setempat menyebut kerangka ini sangat berguna bagi mahasiswa yang pendidikannya terganggu oleh keadaan tak terduga. Alih-alih memaksa mereka mengulang dari awal, sistem ini memungkinkan mereka membawa kredit yang telah diakui. Meski demikian, operasional penuh bank kredit masih memerlukan kerja teknis dan administratif yang tidak sedikit. Pertanyaannya, akankah universitas-universitas di Nepal benar-benar menyambut kebijakan ini dengan merevisi aturan internal mereka, atau justru berjalan setengah hati? Hanya waktu yang bisa menjawab.