Inspeksi Pasar Emas Vietnam: Pelanggaran Pajak dan Aturan Anti-Pencucian Uang Terungkap

Inspektorat Pemerintah Vietnam baru saja merilis temuan audit yang menyoroti pelanggaran administratif dan kepatuhan di sejumlah perusahaan emas besar, mencakup periode 2023–2025. Temuan ini menjadi bagian dari gelombang reformasi pasar emas yang tengah digencarkan otoritas untuk menekan praktik ilegal dan meningkatkan transparansi sektor yang selama ini erat dengan monopoli bank sentral.

Dalam pernyataan resminya, Inspektorat menyebut Bao Tin Manh Hai Jewelry JSC menerima setoran untuk batangan emas tanpa penyerahan langsung, melanggar izin usaha. Perusahaan itu juga dituding kurang membayar pajak dan tidak memenuhi sebagian aturan pelaporan anti-pencucian uang serta identifikasi nasabah. Sementara itu, Mi Hong Ltd. disorot karena pelanggaran serupa dan kegagalan melaporkan perubahan bisnis emas batangan. Nama besar seperti Saigon Jewelry Co. (SJC), Phu Nhuan Jewelry JSC, dan DOJI turut disebut melanggar standar perpajakan atau akuntansi.

Nilai pelanggaran yang diestimasi mencapai 93,7 miliar dong (sekitar Rp 58 miliar) berupa deklarasi pajak dan laba yang tidak akurat selama dua tahun terakhir. Meski nominalnya relatif kecil dibanding kapitalisasi pasar, temuan ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap industri emas tidak lagi sekadar formalitas. Otoritas kini memperluas pemeriksaan ke bisnis perhiasan dan batu mulia, menyusul terbongkarnya jaringan penyelundupan berlian lintas batas yang melibatkan ribuan butir.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat pasar emas domestik juga menghadapi tantangan serupa: selisih harga dengan acuan global, praktik penyelundupan, dan lemahnya pengawasan. Otoritas Indonesia tengah mendorong pembentukan bursa emas sendiri, sehingga pengalaman Vietnam dalam menyeimbangkan kepentingan industri dan kepatuhan regulasi bisa menjadi pelajaran berharga.

Perusahaan yang disebut dalam temuan memberikan respons beragam. Bao Tin Manh Hai membantah adanya manipulasi pasar dan menjelaskan bahwa setoran emas yang dimaksud terkait tujuh transaksi pada 2023–2024 untuk pengemasan ulang batangan rusak di SJC. Perusahaan itu mengaku telah membayar pajak tambahan, melengkapi registrasi e-commerce, dan memperkuat prosedur anti-pencucian uang. Mi Hong menyatakan temuan tersebut berkaitan dengan operasi sebelum 2025 dan bukan isu baru, sementara Phu Nhuan Jewelry mengklaim telah memperbaiki masalah pajak sebelum hasil inspeksi dipublikasikan. DOJI belum memberikan komentar resmi.

Inspektorat juga merekomendasikan agar kepolisian menyelidiki transaksi tujuh individu yang menjual emas senilai 2,084 triliun dong dengan volume yang tidak wajar dibanding pendapatan yang dilaporkan. Selain itu, otoritas diminta memperketat pengawasan untuk mencegah manipulasi pasar, penimbunan, penyelundupan, dan spekulasi. Langkah ini sejalan dengan rencana jangka panjang untuk membentuk bursa emas nasional, yang diharapkan mampu mempersempit disparitas harga domestik dan global.

Reformasi yang dijalankan Vietnam menandai pergeseran dari model sentralistik menuju pasar yang lebih terbuka. Namun, efektivitasnya masih diuji: seberapa cepat bursa emas dapat direalisasikan, dan apakah kepatuhan perusahaan akan meningkat setelah temuan ini? Jawabannya akan menentukan kredibilitas pasar emas Vietnam di mata investor dan publik.