Krisis Lapangan Kerja Mendorong Gerakan Protes 'Partai Kecoak' di India

Sebuah gerakan protes pemuda yang lahir dari satire daring kini menjelma menjadi aksi duduk terus-menerus di New Delhi, menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan India. Cockroach Janta Party (CJP), atau Partai Rakyat Kecoak, menjadi simbol perlawanan generasi terdidik yang frustrasi oleh minimnya lapangan kerja.

CJP digagas pada akhir Mei oleh Abhijeet Dipke, lulusan Boston University, sebagai respons terhadap pernyataan kontroversial Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant. Kant disebut membandingkan pemuda penganggur dengan kecoak, meski kemudian ia mengklarifikasi bahwa pernyataannya telah disalahartikan. Dipke kemudian meluncurkan partai parodi, menyerukan semua "kecoak" untuk bersatu, yang memicu protes di Delhi, Pune, Jaipur, dan Bengaluru.

Gerakan ini memanfaatkan kemarahan publik atas serangkaian masalah dalam sistem ujian nasional, termasuk ujian kelulusan sekolah menengah yang berdampak pada ribuan orang dan dikaitkan dengan kasus bunuh diri. Namun, akar permasalahan yang lebih dalam adalah krisis pekerjaan yang melanda lulusan perguruan tinggi. Mereka yang telah mengikuti aturan main—lulus dengan gelar—tetap tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi mereka.

Menurut ekonom Rosa Abraham dari Azim Premji University di Bengaluru, perbandingan dengan kecoak dianggap sebagai penghinaan terhadap generasi yang merasa institusi, negara, dan sektor swasta telah gagal memenuhi harapan mereka. Abraham, penulis utama laporan State of Working India, menekankan bahwa ketiadaan respons politik terhadap krisis pekerjaan membuat ketidakpuasan yang selama ini terpendam mencari celah untuk meledak. "Anda melihat ketidakpuasan yang mendidih ini, yang selalu ada di latar belakang, kini menemukan katup pelepas melalui gerakan seperti CJP," ujarnya.

Fenomena ini memiliki relevansi dengan Indonesia, di mana angka pengangguran terdidik juga menjadi perhatian. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan diploma dan universitas masih signifikan. Gerakan seperti CJP bisa menjadi cermin bagi Indonesia bahwa krisis pekerjaan tidak hanya soal angka, tetapi juga soal kepercayaan generasi muda terhadap sistem. Jika tidak ditangani, protes serupa bisa muncul di berbagai negara berkembang dengan struktur demografi muda.

Ke depan, CJP berpotensi menjadi katalisator perubahan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan di India. Pertanyaannya, akankah pemerintah India mendengarkan suara "kecoak" ini sebelum ketidakpuasan semakin meluas? Atau akankah gerakan ini hanya menjadi gelembung protes yang mereda tanpa perubahan berarti?