Kesepakatan Gencatan Senjata AS-Iran: Ancaman Tersembunyi di Balik Narasi Kontradiktif

Konflik militer terbaru antara Amerika Serikat dan Iran secara resmi telah berakhir, namun di balik deklarasi kemenangan dari kedua belah pihak, kesepakatan gencatan senjata yang dicapai menyisakan kerentanan struktural yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar perbedaan narasi publik. Alih-alih menjadi bukti kegagalan, kontradiksi dalam pernyataan Washington, Teheran, dan Tel Aviv justru merupakan ciri khas diplomasi modern yang harus memuaskan banyak pemangku kepentingan sekaligus.

Menurut analis hubungan internasional, kesepakatan ini bukanlah permainan dua tingkat seperti yang lazim dipahami, melainkan setidaknya lima tingkat yang saling terkait. Washington harus memuaskan Iran, Israel, Kongres, mitra Arab, dan sekutu Eropa. Sementara itu, Teheran harus menjaga dukungan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei, Korps Garda Revolusi Islam, publik yang marah akibat sanksi, serta sekutunya Rusia dan Tiongkok. Setiap konsesi di meja perundingan harus dijual kepada pihak-pihak yang tidak hadir di ruang negosiasi.

Fenomena ini bukanlah hal baru. Perjanjian damai pertama dalam sejarah antara Mesir dan Het setelah Pertempuran Kadesh 3.000 tahun lalu juga hadir dalam dua versi berbeda, masing-masing ditulis dalam bahasa sendiri untuk konsumsi domestik. Seperti yang diungkapkan oleh peneliti konflik, perdamaian bertahan bukan karena para pihak menceritakan kisah yang sama, melainkan karena masing-masing dapat menyampaikan versi yang dapat diterima oleh rakyatnya sendiri.

Masalah mendasar terletak pada isi perjanjian itu sendiri. Kesepakatan AS-Iran dinilai terlalu murah hati dalam memberikan imbalan dan sangat minim sanksi. Hampir setiap langkah memberikan keuntungan bagi salah satu pihak, namun hampir tidak ada konsekuensi bagi pihak yang mengingkarinya. Sebagai perbandingan, Perjanjian Damai Mesir-Israel 1979 bertahan karena dikaitkan dengan penarikan bertahap Israel dari Sinai, bantuan ekonomi dan militer AS yang berkelanjutan, serta kehadiran Pasukan Pengamat Multinasional sejak 1982. Kerangka penegakan yang kokoh inilah yang tidak dimiliki oleh kesepakatan AS-Iran saat ini.

Ancaman yang lebih dalam adalah bahwa aktor-aktor yang paling mampu menghancurkan perjanjian justru tidak terikat olehnya. Israel, Hizbullah, dan jaringan milisi pro-Iran di kawasan tidak menandatangani apa pun. Mereka tidak mendapatkan keuntungan dari kepatuhan dan tidak menanggung risiko jika melanggar. Sebuah kesepakatan yang mengecualikan perusak potensial tidak memiliki cara untuk membuat pelanggaran menjadi mahal.

Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi tersendiri. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas Timur Tengah. Ketidakpastian penegakan kesepakatan AS-Iran dapat memicu gelombang baru ketegangan yang berdampak pada harga minyak global, arus perdagangan melalui Selat Hormuz, serta stabilitas kawasan yang menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan ketahanan energi nasional.

Sejarah perundingan damai menunjukkan bahwa ancaman untuk keluar dan pertengkaran publik adalah bagian normal dari proses, bukan bukti kegagalan. Namun, bertahan dari gejolak bukanlah jaminan keabadian. Pertanyaan krusial bukanlah apakah hambatan akan muncul, melainkan apakah para pihak dapat membangun institusi yang mampu mencegah pengingkaran sebelum imbalan habis dan insentif lenyap. Tugas yang paling mendesak bukanlah mendamaikan narasi yang saling bertentangan, melainkan menciptakan biaya otomatis bagi siapa pun yang kembali menggunakan kekerasan, termasuk aktor-aktor yang tidak pernah duduk di meja perundingan.