Pertanyaan soal Isu SARA di Pemilu Picu Keributan di Parlemen Malaysia
Baca dalam 60 detik
- Anggota parlemen oposisi Malaysia menyebut rekan dari kubu pemerintah 'mental' setelah pertanyaan tentang penyebaran sentimen berbahaya di pemilu memicu perdebatan sengit.
- Wakil Ketua DPR terpaksa menghentikan sesi tanya jawab karena kedua kubu saling serang, tanpa memberikan kesempatan menteri menjawab.
- Insiden ini menyoroti ketegangan politik yang masih tinggi di Malaysia menjelang pemilu mendatang, dengan isu agama dan ras kerap dijadikan alat kampanye.
Suasana sidang Dewan Rakyat Malaysia pada Kamis (25/6) memanas setelah pertanyaan seorang anggota parlemen dari kubu pemerintah tentang upaya menangkal penyebaran sentimen berbahaya dan misinformasi dalam pemilu berujung pada adu mulut sengit antara kubu pemerintah dan oposisi.
Mohd Sany Hamzan, anggota parlemen dari Pakatan Harapan (Hulu Langat), mengangkat isu narasi yang beredar selama kampanye pemilu sebelumnya, termasuk klaim bahwa di bawah pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, praktik ibadah Islam akan terhambat, anak-anak perempuan dilarang mengenakan tudung, dan posisi istimewa orang Melayu serta kesultanan akan terancam. Ia menanyakan mekanisme apa yang digunakan untuk membendung penyebaran sentimen berbahaya yang dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab demi meraih suara dan menanamkan ketakutan di kalangan rakyat.
Pertanyaan yang diajukan Sany kepada Kementerian Pendidikan itu segera menuai reaksi keras dari Datuk Awang Hashim, anggota parlemen dari Perikatan Nasional (Pendang). Dengan mengacu pada Peraturan Tetap 36(6) tentang tuduhan niat buruk, Awang menuduh Sany menyebarkan berita bohong dan menuntut pernyataan itu ditarik. “Dia sakit jiwa. Apa yang dia sebut adalah berita palsu. Dia harus menariknya,” ujar Awang. Ia juga menyinggung soal isu babi di Selangor, yang tidak terkait langsung dengan topik diskusi.
Sany membantah menuduh pihak tertentu dan menegaskan pertanyaannya ditujukan kepada kementerian. Ia balik menantang Awang untuk mencabut pernyataan “mental” yang dianggapnya menghina. “Itu adalah fakta dari partai Anda. Partai Anda yang mengatakan hal-hal itu selama kampanye politik,” balas Sany. Kedua anggota parlemen itu terus saling serang hingga Wakil Ketua Dewan Rakyat, Alice Lau, berulang kali meminta ketertiban dan mempersilakan mereka duduk. “Cukup. Apakah kalian tidak malu?” tegas Lau.
Alice Lau akhirnya memutuskan bahwa menteri tidak perlu menjawab pertanyaan tersebut dan meminta sidang melanjutkan ke agenda berikutnya. Ia memberikan opsi kepada Awang untuk mengajukan mosi jika tidak puas dengan keputusan itu. Langkah ini diambil untuk meredakan ketegangan yang sudah mencapai titik didih.
Bagi Indonesia, insiden ini menjadi pengingat betapa rentannya isu agama dan ras dimanfaatkan dalam kontestasi politik. Pola kampanye yang menyebarkan ketakutan—seperti tuduhan pelarangan ibadah atau pemaksaan pakaian tertentu—juga kerap muncul di Indonesia, terutama menjelang pemilu. Ketegangan serupa di parlemen Malaysia menunjukkan bahwa meskipun sistem demokrasi berjalan, pengelolaan wacana publik tetap menjadi tantangan besar. Pertanyaan yang diajukan Sany sebenarnya relevan: bagaimana memastikan pemilu berlangsung jujur tanpa dibayangi hoaks dan sentimen perpecahan? Namun, caranya disambut dengan serangan pribadi justru mengaburkan substansi.
Ke depan, parlemen Malaysia perlu mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan misinformasi, terutama saat kampanye. Apakah aturan yang ada cukup untuk mencegah politisasi isu SARA? Atau justru insiden seperti ini akan terus terulang, menguras energi legislatif tanpa menghasilkan solusi nyata? Publik tentu berharap para wakil rakyat bisa berdebat dengan fakta, bukan saling lempar hinaan.
