Setelah Sukses dengan China, BI Bidik India dan Korsel untuk Perluas Transaksi Tanpa Dolar
Baca dalam 60 detik
- Bank Indonesia mencatat volume transaksi local currency settlement (LCT) dengan China mencapai US$22 miliar pada Januari–Mei 2026, memicu minat negara mitra dagang lain.
- India, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi masuk dalam daftar prioritas perluasan kerja sama LCT, dengan India disebut paling cepat merespons.
- Perluasan LCT bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memperkuat internasionalisasi rupiah, sejalan dengan kebijakan diversifikasi devisa nasional.

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa nilai transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal antara Indonesia dan China telah mencapai US$22 miliar hanya dalam lima bulan pertama tahun 2026, mendorong otoritas moneter untuk mempercepat perluasan skema serupa ke negara-negara mitra dagang utama lainnya, termasuk India dan Korea Selatan.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengungkapkan bahwa keberhasilan nota kesepahaman (MoU) dengan People's Bank of China (PBoC) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) telah memicu efek kejutan positif di kawasan. Banyak negara yang selama ini menjadi mitra dagang Indonesia mulai mempertimbangkan adopsi local currency settlement (LCT) setelah melihat komitmen konkret antara Jakarta, Beijing, dan Hong Kong.
"Respons terhadap LCT sangat luar biasa. Setelah kami meneken MoU dengan PBoC dan HKMA, beberapa negara kawasan terkejut dan langsung menyadari besarnya kesepakatan ini. Hal itu mendorong mereka yang selama ini menjadi mitra dagang kami untuk ikut bergabung," kata Destry dalam acara Economic Update 2026 yang disiarkan CNBC Indonesia, Rabu (24/6/2026).
Destry menjelaskan bahwa India menjadi salah satu negara yang paling cepat merespons inisiatif LCT. Saat ini, negosiasi teknis tengah berlangsung dan diharapkan segera mencapai tahap penandatanganan MoU. Namun, ia mengakui bahwa penyusunan perjanjian semacam itu tidak bisa dilakukan secara instan karena masing-masing negara memiliki regulasi domestik yang perlu diselaraskan.
"India sangat antusias dan bergerak cepat. Kami sebenarnya sudah dalam proses, tetapi membuat MoU tidak bisa seketika. Harus dipikirkan bagaimana implementasinya nanti, dan setiap negara punya aturan sendiri," ujarnya.
Selain India, BI juga terus mendorong Korea Selatan yang sudah masuk dalam tahap awal pembahasan, serta menjajaki kerja sama dengan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Destry menambahkan, keberhasilan dengan China dan Hong Kong menjadi katalis yang mempercepat realisasi kerja sama dengan negara-negara tersebut.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa perluasan LCT merupakan bagian dari strategi diversifikasi penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi langsung. Dengan menggunakan rupiah dan renminbi, ketergantungan terhadap dolar AS dapat ditekan secara signifikan. "Ini sejalan dengan internasionalisasi renminbi dan juga memperkuat posisi rupiah di kancah global," kata Perry dalam paparan hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (18/6/2026).
Bagi pelaku usaha dan investor di Indonesia, perluasan jaringan LCT berarti pengurangan risiko nilai tukar dan biaya konversi mata uang. Jika India dan Korea Selatan berhasil bergabung, volume perdagangan bilateral yang selama ini dibebani biaya dolar dapat beralih ke mata uang lokal, meningkatkan efisiensi dan daya saing ekspor Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa cepat BI dan bank sentral mitra dapat menyelesaikan hambatan regulasi dan teknis agar target perluasan ini terwujud dalam waktu dekat.



