Video Viral Bubarkan Bea Cukai Hoaks, Prabowo Justru Batalkan Wacana

Klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta memecat seluruh mafia ekspor di lembaga tersebut adalah informasi palsu. Video yang beredar di YouTube dengan narasi tersebut tidak memiliki dasar faktual dan telah dibantah oleh tim verifikasi fakta.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh turnbackhoax.id, Senin (22/6/2026), video yang diunggah di platform YouTube itu tidak memuat pernyataan resmi dari Presiden Prabowo maupun Menteri Keuangan Purbaya. Sebaliknya, video yang beredar merupakan potongan pidato Menteri Keuangan Purbaya di Istana Negara yang diunggah melalui akun Facebook resmi MetroTV pada 12 Juni 2026.

Dalam pidato tersebut, Purbaya justru menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sempat mempertimbangkan wacana pembubaran Bea Cukai. Namun, setelah meninjau berbagai perbaikan yang telah dilakukan institusi tersebut, Prabowo memutuskan untuk membatalkan wacana itu. “Prabowo melihat Bea Cukai telah banyak melakukan perbaikan,” ujar Purbaya dalam pidatonya, seperti dikutip dari video yang beredar.

Hoaks ini menjadi pengingat betapa rentannya publik terhadap disinformasi, terutama yang menyangkut kebijakan pemerintah. Bagi pembaca di Indonesia, isu pembubaran Bea Cukai memiliki dampak langsung pada sektor perdagangan, logistik, dan penerimaan negara. Bea Cukai selama ini menjadi garda depan pengawasan ekspor-impor dan penyumbang pendapatan negara melalui bea masuk dan cukai. Jika wacana pembubaran benar-benar terjadi, akan ada implikasi besar terhadap rantai pasok dan iklim investasi.

Menurut pengamat kebijakan fiskal dari Universitas Indonesia, pembubaran Bea Cukai bukanlah langkah yang realistis tanpa adanya lembaga pengganti yang setara. “Bea Cukai memiliki fungsi strategis yang tidak bisa dihapus begitu saja. Wacana yang muncul kemungkinan besar hanya bagian dari evaluasi kinerja,” jelasnya. Pernyataan ini memperkuat bahwa klaim pembubaran adalah hoaks yang tidak berdasar.

Ke depan, masyarakat diharapkan lebih cermat dalam menyaring informasi, terutama yang bersumber dari media sosial. Pemerintah sendiri terus mengkampanyekan literasi digital untuk menekan penyebaran hoaks. Pertanyaan yang muncul kemudian: seberapa efektif langkah-langkah ini dalam membendung arus disinformasi yang kian masif?