Hezbollah Tolak Kesepakatan Keamanan AS-Israel-Lebanon: Ini 'Penyerahan Diri'
Baca dalam 60 detik
- Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menolak keras perjanjian keamanan yang dimediasi AS antara Lebanon dan Israel, menyebutnya sebagai bentuk penyerahan kedaulatan.
- Kesepakatan itu mengizinkan Israel mempertahankan zona keamanan di Lebanon selatan, sementara ribuan warga Lebanon masih mengungsi dan dilarang kembali.
- Penolakan ini memperumit upaya stabilisasi kawasan, dengan Hizbullah bersikeras melanjutkan perlawanan bersenjata dan menuntut implementasi MoU Iran-AS.
Ketegangan di perbatasan Lebanon-Israel kembali memanas setelah serangan pesawat nirawak Israel di Nabatieh al-Fawqa, Lebanon selatan, pada Sabtu (27/6/2026), hanya sehari setelah penandatanganan kerangka kerja keamanan yang dimediasi Amerika Serikat. Serangan itu menimpa area yang menurut peta Israel justru berada di luar zona keamanan yang akan tetap mereka kuasai, memicu kemarahan luas dan penolakan terbuka dari Hizbullah.
Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, dalam pernyataan resminya menolak mentah-mentah perjanjian yang ditandatangani pemerintah Lebanon pada Jumat (26/6) di Washington. Ia menyebut kesepakatan itu "batal dan tidak sah" serta menuduh pemerintah Lebanon melakukan konsesi sepihak yang menggerogoti kedaulatan negara. Menurut Qassem, pasal yang mengaitkan penarikan Israel dengan pelucutan senjata Hizbullah secara efektif melegitimasi pendudukan Israel dan melanggar "semua garis merah".
Kerangka kerja yang disepakati pada Jumat sebenarnya mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari sebagian wilayah Lebanon selatan, bersamaan dengan penempatan tentara Lebanon. Namun, Israel tetap diizinkan mempertahankan kehadiran militernya di zona keamanan yang diperluas untuk sementara waktu, menunggu implementasi lebih lanjut. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, justru memuji kesepakatan itu karena memungkinkan Israel mempertahankan pendudukan di zona tersebut dan melarang kembalinya warga yang mengungsi.
Kemarahan terhadap perjanjian ini tidak hanya terbatas pada Hizbullah. Gerakan Amal, yang dipimpin oleh ketua parlemen Lebanon, Nabih Berri, juga mengecam kesepakatan tersebut sebagai tidak seimbang dan akan memperkuat kondisi yang menguntungkan Israel. Ratusan ribu warga Lebanon, terutama Muslim Syiah, masih belum bisa kembali ke rumah mereka di daerah yang diduduki Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidatonya pada Sabtu menunjukkan peta dua 'zona percontohan' yang akan diserahkan kepada tentara Lebanon, namun salah satunya justru berada di luar area pendudukan Israel saat ini.
Bagi Indonesia, konflik ini memiliki resonansi tersendiri. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia kerap menyuarakan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina dan Lebanon. Ketidakstabilan di Timur Tengah juga berdampak pada harga energi global dan arus perdagangan, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor minyak dari kawasan tersebut. Selain itu, pengalaman Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) memberikan perspektif langsung tentang kompleksitas situasi di lapangan.
Qassem menegaskan bahwa Hizbullah tidak akan meninggalkan medan perang dan akan melanjutkan perlawanan bersenjata. Ia merujuk pada nota kesepahaman (MoU) Iran-AS yang ditandatangani awal bulan ini, yang menjamin integritas teritorial Lebanon, sebagai dasar yang lebih tepat untuk mengakhiri konflik, bukan perjanjian Washington. Dengan penolakan Hizbullah dan serangan drone yang terus berlanjut, pertanyaan besarnya adalah: mampukah kerangka kerja yang baru lahir ini bertahan, atau justru akan menjadi katalis bagi eskalasi baru di kawasan yang sudah rapuh?
