Jelang Pemilu Johor, Malaysia Siapkan Jalur Khusus di Perbatasan Singapura
Baca dalam 60 detik
- Malaysia membentuk satuan tugas khusus untuk mengantisipasi gangguan perjalanan di perbatasan Johor-Singapura pada hari pemungutan suara 11 Juli.
- Kementerian Dalam Negeri berencana menyediakan lajur khusus di pos imigrasi bagi pemilih Malaysia yang tinggal di Singapura.
- Gangguan sistem imigrasi sebelumnya memicu antrean panjang, mendorong prioritas tinggi pada kelancaran arus pemilih.
Malaysia membentuk satuan tugas khusus untuk mengantisipasi potensi gangguan perjalanan di perbatasan Johor-Singapura pada 11 Juli mendatang, saat warga Johor yang bekerja di negeri jiran kembali ke kampung halaman untuk memberikan suara dalam pemilihan legislatif negara bagian. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan bahwa prioritas tertinggi kementeriannya adalah memastikan tidak ada hambatan pada hari pemungutan suara, dengan menyiapkan rencana kontinjensi termasuk Plan A dan Plan B.
Berbicara di sela-sela proses pencalonan di Johor, Saifuddin mengungkapkan bahwa kementeriannya juga akan menyediakan lajur khusus di pos pemeriksaan imigrasi bagi pemilih Malaysia yang berdomisili di Singapura. Langkah ini diambil untuk memfasilitasi mereka yang ingin pulang dan menunaikan kewajiban sebagai warga negara. Dua titik perbatasan utama yang menjadi perhatian adalah Kompleks Pabean, Imigrasi, dan Karantina Bangunan Sultan Iskandar (BSI) yang terhubung dengan Woodlands Causeway, serta Kompleks Sultan Abu Bakar (KSAB) yang terhubung dengan Tuas Second Link.
Saifuddin juga mengakui masih ada kemungkinan gangguan kecil akibat transisi sistem imigrasi nasional. Malaysia saat ini sedang beralih dari Sistem Imigrasi Malaysia (MyIMMs) ke Sistem Imigrasi Nasional Terintegrasi (MyNIISe) yang dirancang untuk meningkatkan keandalan dan menangani volume penumpang yang lebih tinggi. Implementasi MyNIISe disebut-sebut berada di tahap akhir dan akan diterapkan sepenuhnya pada September mendatang.
Gangguan sistem sebelumnya menjadi pelajaran berharga. Pada bulan lalu, puluhan ribu pelancong mengalami antrean panjang di pos pemeriksaan imigrasi di seluruh Malaysia, termasuk di perbatasan darat Johor-Singapura, setelah sistem imigrasi nasional mengalami pemadaman selama sekitar lima jam. Insiden ini merupakan yang kedua kalinya dalam waktu lebih dari sebulan, setelah gangguan serupa pada 23 April lalu membuat ribuan pelancong terlantar selama dua jam. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk lebih serius memastikan kelancaran pada hari pemungutan suara.
Di luar urusan teknis imigrasi, Saifuddin yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Pakatan Harapan (PH) menekankan pentingnya sistem transportasi lintas batas yang efisien dan andal untuk mendukung keberhasilan Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JSSEZ). Menurutnya, kebijakan dan perencanaan pemerintah federal memberikan manfaat signifikan bagi rakyat Johor. Ia menyebutkan bahwa PH percaya pentingnya menyelaraskan dua pemerintahan—federal dan negara bagian—untuk mendukung aspirasi dan agenda pembangunan yang sama.
Saifuddin mendampingi calon PH untuk daerah Puteri Wangsa, Maszlee Malik, dalam proses pencalonan. Maszlee, mantan Menteri Pendidikan era pemerintahan PH pertama di bawah Mahathir Mohamad (2018–2020), disebut-sebut sebagai salah satu kandidat terdepan untuk posisi Menteri Besar Johor, meskipun Perdana Menteri Anwar Ibrahim belum mengumumkan calon resmi PH. Persaingan politik di Johor tetap ketat: PH dan Barisan Nasional (BN) adalah mitra dalam pemerintahan persatuan federal, tetapi di tingkat negara bagian mereka adalah rival. BN saat ini memegang 40 kursi di Dewan Undangan Negeri yang beranggotakan 56 kursi, sementara PH memiliki 12 kursi, Perikatan Nasional (PN) empat kursi, dan Malaysian United Democratic Alliance (MUDA) satu kursi.
Keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara pada 11 Juli nanti tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem imigrasi, tetapi juga pada koordinasi antara berbagai lembaga dan kesadaran pemilih untuk merencanakan perjalanan mereka. Apakah langkah-langkah yang disiapkan cukup untuk mengantisipasi lonjakan arus pemilih yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang?
