Partai Penguasa Jepang Ajukan Proposal Revisi Dokumen Keamanan, Target Belanja Pertahanan Jadi Sorotan

Dua partai penguasa Jepang, Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang (JIP), secara resmi menyerahkan proposal revisi tiga dokumen keamanan nasional kepada Perdana Menteri Sanae Takaichi pada Rabu (24/6/2026). Langkah ini menjadi titik krusial dalam menentukan arah kebijakan pertahanan Jepang di tengah tekanan keamanan regional yang kian memanas.

Perbedaan mendasar antara kedua partai terletak pada target belanja pertahanan. LDP yang dipimpin Takaichi memilih untuk tidak mencantumkan angka spesifik, namun menekankan perlunya komitmen nyata terhadap kemampuan bela diri. Sebaliknya, JIP mengusulkan agar Jepang mengalokasikan setidaknya 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun fiskal 2026 untuk pertahanan, dengan rencana peningkatan bertahap dalam jangka menengah-panjang. Usulan ini merujuk pada negara-negara mitra yang telah menetapkan target 3 persen atau lebih.

Saat ini, Jepang masih berpegang pada target belanja pertahanan sebesar 2 persen dari PDB tahun fiskal 2022, yang setara dengan sekitar 11 triliun yen (68 miliar dolar AS). Namun, jika dihitung berdasarkan PDB tahun fiskal saat ini yang berakhir Maret 2027, angka 2 persen tersebut melonjak menjadi sekitar 14 triliun yen. Pemerintah Jepang sebelumnya merencanakan pembaruan dokumen keamanan—yang mencakup Strategi Keamanan Nasional dan dua dokumen lainnya—dalam rentang waktu satu dekade sejak dirumuskan pada akhir 2022. Namun, Perdana Menteri Takaichi yang baru menjabat pada Oktober lalu memutuskan untuk mempercepat jadwal tersebut, merespons meningkatnya ancaman dari China, Korea Utara, dan Rusia.

Percepatan ini juga tidak lepas dari tekanan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, yang mendesak sekutu-sekutunya untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga setidaknya 3,5 persen dari PDB. Desakan tersebut menempatkan Jepang pada posisi yang sulit: di satu sisi harus merespons tuntutan aliansi, di sisi lain dibayangi oleh kondisi fiskal yang sudah tertekan. Kedua partai sepakat untuk tidak menyebutkan sumber pendanaan tambahan, sehingga memicu kekhawatiran akan semakin memburuknya kesehatan fiskal Jepang.

Dalam proposalnya, JIP juga secara implisit meminta pemerintah untuk meninjau kembali tiga prinsip non-nuklir yang telah lama dipegang Jepang. Partai oposisi ini menilai bahwa prinsip ketiga—yang melarang Jepang mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayahnya—perlu dipertimbangkan secara realistis. Sementara itu, LDP tidak menyinggung revisi prinsip tersebut, yang juga melarang negara satu-satunya yang pernah dibom atom ini untuk memiliki dan memproduksi senjata nuklir.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis. Jepang merupakan mitra penting di kawasan, dan peningkatan belanja pertahanan serta kemungkinan perubahan doktrin nuklirnya akan memengaruhi keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Indonesia perlu mencermati arah kebijakan pertahanan Jepang, terutama terkait potensi kerja sama maritim dan transfer teknologi pertahanan. Di sisi lain, ketidakjelasan sumber pendanaan belanja pertahanan Jepang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi regional yang pada akhirnya berdampak pada arus investasi dan perdagangan Indonesia.

Pemerintah Jepang diperkirakan akan menyelesaikan pembaruan tiga dokumen keamanan tersebut pada akhir tahun ini. Pertanyaan besarnya, akankah Jepang mampu menyeimbangkan ambisi pertahanan dengan realitas fiskal, serta bagaimana respons negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, terhadap perubahan postur keamanan Tokyo?