Pemain Tenis Dunia Perluas Aksi Protes Hadiah di Wimbledon, Target Pendapatan Turnamen
Baca dalam 60 detik
- Para pemain top tenis memperketat aksi protes dengan membatasi sesi media menjadi 15 menit selama pekan pertama Wimbledon, sebagai simbol tuntutan 15% pendapatan turnamen untuk hadiah.
- Meskipun Wimbledon menaikkan total hadiah 20% menjadi £64,2 juta, angka itu masih kurang £7 juta dari permintaan pemain yang menginginkan kaitan langsung dengan pendapatan.
- Ketegangan antara pemain dan penyelenggara Grand Slam berlanjut, dengan pemain juga menuntut kontribusi dana kesejahteraan dan suara lebih besar dalam pengelolaan turnamen.
Para petenis elite dunia mengintensifkan aksi protes mereka terkait pembagian hadiah di Wimbledon tahun ini, dengan membatasi durasi wawancara media menjadi hanya 15 menit selama pekan pertama turnamen. Langkah ini merupakan eskalasi dari aksi serupa di Prancis Terbuka bulan lalu, di mana beberapa pemain membatasi sesi media sebelum turnamen. Tindakan simbolis ini dimaksudkan untuk menekan penyelenggara Grand Slam agar mengalokasikan 15% dari pendapatan turnamen untuk hadiah uang, sesuai tuntutan para pemain.
Keputusan untuk memperluas aksi protes diumumkan setelah konsultasi mendetail dengan pemain dari kedua asosiasi, ATP dan WTA. Di Roland Garros, petenis nomor satu dunia Aryna Sabalenka memotong konferensi persnya, sementara Jannik Sinner dan Iga Swiatek turut serta. Namun, Novak Djokovic yang kerap vokal membela hak pemain memilih tidak ambil bagian dalam aksi tersebut. Wimbledon sendiri telah menaikkan total hadiah sebesar 20% menjadi £64,2 juta, kenaikan tahunan terbesar dalam sejarah turnamen. Juara tunggal putra dan putri masing-masing akan membawa pulang £3,6 juta, sementara pemain yang kalah di babak pertama mendapat £80.000.
Meskipun para pemain menyambut kenaikan Wimbledon sebagai "langkah maju yang tulus", mereka menegaskan bahwa angka itu masih belum memenuhi target 16% dari pendapatan turnamen yang mereka tuntut dari semua Grand Slam tahun ini. Deborah Jevans, ketua All England Club (AELTC), menolak pendekatan berbasis persentase tersebut. Menurutnya, metrik itu tidak memperhitungkan biaya operasional seperti infrastruktur dan investasi tenis lapangan rumput. "Kami tidak bisa menjalankan bisnis yang berkelanjutan hanya dengan melihat pendapatan," ujarnya kepada BBC Sport.
Di luar soal hadiah, para pemain juga mendesak kontribusi untuk dana kesejahteraan (benefit pool) dan keterlibatan lebih besar dalam pengambilan keputusan turnamen. Mereka mengaku belum mendapat tanggapan substansial dari Wimbledon terkait dua isu ini. Sebaliknya, AELTC mengklaim telah menghubungi pemain awal tahun untuk mengusulkan pembentukan dewan pemain, namun tawaran itu ditolak. Sumber di AELTC menyatakan keterkejutan atas langkah terbaru pemain, namun mengakui bahwa perselisihan ini melibatkan lebih dari satu pihak.
Ketegangan ini berpotensi memengaruhi liputan media, terutama mitra penyiaran utama seperti BBC dan ESPN. Aturan Grand Slam mewajibkan pemain untuk berpartisipasi dalam sesi media guna mendorong keterlibatan penggemar, dengan denda hingga £50.000 bagi yang mangkir tanpa alasan sah. Jika aksi di Prancis Terbuka menjadi acuan, pemain hanya akan memberikan satu wawancara televisi setelah konferensi pers. Sementara itu, Federasi Tenis Prancis diperkirakan akan mengajukan proposal untuk menjembatani perbedaan pendapat selama Wimbledon berlangsung, dan diskusi serupa akan digelar dengan Asosiasi Tenis AS menjelang AS Terbuka yang dimulai 30 Agustus.
Ke depannya, apakah para pemain akan mempertahankan aksi ini hingga AS Terbuka atau justru mencapai kesepakatan dengan penyelenggara? Yang jelas, tuntutan transparansi pendapatan dan pembagian hasil yang lebih adil menjadi isu sentral yang tak bisa diabaikan oleh turnamen Grand Slam. Bagi penggemar tenis di Indonesia, perselisihan ini mengingatkan pada pentingnya keseimbangan antara kepentingan komersial dan kesejahteraan atlet—sebuah dinamika yang juga relevan dalam olahraga lain di tanah air.
