Hamas Tegaskan Siap Lanjut ke Fase Kedua Gencatan Senjata, Desak AS Tekan Israel

Hamas menegaskan kembali kesiapannya untuk melanjutkan implementasi rencana perdamaian Gaza yang digagas Amerika Serikat, seraya mendesak Washington menekan Israel agar mematuhi kesepakatan. Pernyataan ini muncul di tengah kebuntuan politik di kubu Israel, di mana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru membantah telah menyetujui bagian terbaru dari perjanjian tersebut.

Dalam keterangannya pada Sabtu (8/8), seorang pejabat Hamas yang enggan disebut namanya menyampaikan kepada AFP bahwa pihaknya bersama faksi-faksi lain telah mengonfirmasi kesiapan untuk memulai fase kedua, dengan syarat Israel memberikan persetujuan dan mulai menjalankan kewajibannya. "Hamas mendesak pemerintahan AS untuk menekan Israel agar mematuhi perjanjian dan beralih ke fase kedua," ujarnya.

Rencana yang dimediasi oleh Board of Peace bentukan Presiden Donald Trump ini sebelumnya disambut sebagai terobosan, terutama setelah Hamas setuju menyerahkan senjata kepada komite pemerintahan Palestina yang baru dibentuk. Sebagai imbalannya, Israel dijadwalkan melakukan penarikan bertahap dari sebagian besar wilayah Gaza. Namun, Netanyahu yang tengah bersiap menghadapi pemilihan ulang pada Oktober dan mendapat tentangan keras dari basis sayap kanannya, menyatakan pada Selasa lalu bahwa Israel tidak pernah menyetujui draf yang diajukan.

Ketegangan semakin terlihat ketika Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi Board of Peace untuk Gaza, justru mengubah pernyataannya setelah bertemu Netanyahu. Mladenov kini mengatakan Israel hanya akan menarik pasukan setelah Hamas melucuti senjata secara menyeluruh. Sikap berubah ini memperumit jalan menuju perdamaian yang sudah rapuh.

Di lapangan, meskipun intensitas operasi militer Israel menurun dalam beberapa hari terakhir—dengan laporan tembakan dan drone tanpa serangan udara—korban jiwa terus berjatuhan. Pada Sabtu, seorang warga Palestina tewas akibat tembakan Israel di timur Deir al-Balah, Gaza tengah. Sekitar sepuluh orang, termasuk anak-anak, dilaporkan terluka, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis, menurut juru bicara pertahanan sipil Mahmoud Bassal.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki resonansi mendalam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sejarah panjang dukungan terhadap perjuangan Palestina, setiap dinamika di Gaza selalu menjadi perhatian publik. Pemerintah Indonesia secara konsisten menyerukan gencatan senjata permanen dan solusi dua negara. Namun, kebuntuan antara Hamas dan Israel menunjukkan bahwa tekanan internasional, termasuk dari negara-negara seperti Indonesia, belum cukup untuk memaksa kedua belah pihak duduk bersama.

Para analis menilai bahwa sikap ganda Amerika Serikat—mendukung gencatan senjata namun tidak konsisten dalam menekan Israel—menjadi hambatan utama. Sementara itu, Netanyahu yang terjepit secara politik domestik cenderung mengambil sikap keras untuk mengamankan dukungan basisnya. "Situasi ini mengingatkan pada siklus konflik sebelumnya, di mana gencatan senjata rapuh dan mudah runtuh karena kurangnya komitmen politik," ujar seorang pengamat Timur Tengah yang berbasis di Jakarta.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah tekanan dari Washington akan cukup untuk mengubah posisi Netanyahu, atau justru sebaliknya, perundingan akan kembali menemui jalan buntu. Dengan korban jiwa yang terus berjatuhan, setiap hari penundaan hanya memperdalam penderitaan warga Gaza. Mampukah komunitas internasional, termasuk Indonesia, mendorong terciptanya perdamaian yang benar-benar berkelanjutan?