Peserta Program Kampung Nelayan Meninggal saat Latihan Dasar Militer, DPR Minta Evaluasi
Baca dalam 60 detik
- Novia Rahmadhani Sihotang, peserta Program SPPI Kampung Nelayan Merah Putih, meninggal setelah mengikuti latihan dasar militer di Jakarta.
- Kementerian Pertahanan menyatakan korban diduga mengidap tuberkulosis, namun sebelumnya dinyatakan lolos seleksi kesehatan.
- Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mendesak pengurangan porsi latihan militer dan penambahan materi manajemen koperasi.
Seorang peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia setelah mengikuti latihan dasar militer di Satdik Pusbahasa Kodiklatau, Jakarta Timur. Novia Rahmadhani Sihotang, 22 tahun, mengembuskan napas terakhir pada 23 Juni 2026 setelah sempat dirawat intensif akibat dugaan infeksi tuberkulosis.
Kepala Biro Informasi dan Hukum Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, Novia mulai mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni dan langsung mendapat penanganan dari tim medis satuan. Ia kemudian dirujuk ke RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk perawatan lebih lanjut. "Meskipun telah memperoleh perawatan intensif, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, kondisi kesehatan yang dialami berkaitan dengan penyakit Tuberkulosis (TB)," ujar Rico dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6).
Kemenhan memastikan bahwa sebelum mengikuti program, Novia telah melalui seleksi ketat, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi syarat. Rico menambahkan bahwa tim medis telah bertindak sesuai prosedur sejak munculnya keluhan. Namun, kasus ini menambah daftar panjang peserta program serupa yang meninggal saat latihan dasar militer. Sebelumnya, dua peserta Program SPPI Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan KNMP juga dilaporkan meninggal dalam kondisi serupa.
Merespons kejadian beruntun ini, anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI untuk mengevaluasi kurikulum latihan militer bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan. Menurutnya, porsi latihan kemiliteran seperti menembak dan baris-berbaris sebaiknya dikurangi. "Mungkin materinya saja yang dikurangi. Lebih baik diberikan pelatihan tentang manajemen sebuah koperasi," kata mantan perwira tinggi militer yang pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden itu.
Program SPPI sendiri merupakan inisiatif Kemenhan untuk mencetak sarjana penggerak pembangunan di daerah. Namun, kritik terhadap pendekatan militeristik dalam pelatihan non-militer terus mengemuka. Pengamat kebijakan publik menilai bahwa kematian peserta menunjukkan perlunya pemisahan tegas antara pembinaan mental dan fisik dengan latihan militer murni. Mereka juga menyoroti potensi penyakit bawaan yang tidak terdeteksi saat seleksi, terutama di tengah padatnya jadwal latihan.
Kemenhan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat pengawasan kesehatan. "Keselamatan dan kesehatan peserta tetap menjadi prioritas utama," tegas Rico. Namun, tanpa perubahan substansial pada kurikulum, risiko serupa masih membayangi peserta program berikutnya. Pertanyaan yang tersisa: apakah pemerintah akan berani mereformasi pelatihan ini demi mencegah korban jiwa lebih banyak?
