Lebih dari 5.300 Orang Masih Terjebak di Pusat Penipuan Myanmar: Kelompok HAM Desak Thailand Bertindak

Bangkok — Lebih dari setahun setelah operasi multinasional membebaskan ribuan korban penipuan daring di perbatasan Myanmar-Thailand, kelompok hak asasi manusia melaporkan bahwa masih ada 5.300 orang yang terperangkap di pusat-pusat penipuan yang dikuasai milisi setempat. Dalam surat yang dikirimkan kepada kepolisian Thailand pada Senin (22/6), Civil Society Network for Human Trafficking Victim Assistance (CSNHTV) mendesak otoritas Thailand untuk segera mengambil tindakan penyelamatan.

Menurut CSNHTV, para korban saat ini ditahan di empat kompleks yang berada di bawah kendali Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), sebuah kelompok milisi di Myanmar. Sebagian besar dari mereka adalah warga negara asing yang diperdagangkan oleh sindikat kriminal untuk menjalankan skema penipuan online yang merugikan korban di seluruh dunia. Data kelompok tersebut menunjukkan bahwa sekitar 1.600 warga China, 200 warga Myanmar, 20 warga Thailand, serta warga dari Filipina, Taiwan, Malaysia, Brasil, Rusia, Kenya, Uganda, Rwanda, dan Zimbabwe masih terjebak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya memperkirakan bahwa pusat penipuan di Asia Tenggara, termasuk di Myanmar dan Kamboja, menghasilkan pendapatan miliaran dolar AS setiap tahun dari skema penipuan online. Para korban sering kali bekerja dalam kondisi penuh tekanan, mengalami penyiksaan, dan diancam jika mencoba melarikan diri. Thailand sempat memimpin upaya regional untuk membongkar pusat-pusat ini tahun lalu, dengan mengevakuasi sekitar 5.000 orang dari kawasan Myawaddy. Namun, CSNHTV menegaskan bahwa operasi ilegal masih berlangsung di lokasi-lokasi yang belum tersentuh.

"Banyak kompleks ini belum dibongkar atau menjadi sasaran operasi penyelamatan untuk membebaskan semua korban yang tersisa," tulis CSNHTV dalam suratnya. "Akibatnya, sindikat ini terus melakukan penipuan online dan perdagangan manusia, menyebabkan kerugian bagi korban di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat dan Eropa."

Konteks Indonesia: Meskipun Indonesia tidak disebut secara langsung dalam laporan ini, modus perdagangan manusia untuk penipuan online juga marak di kawasan. Banyak warga Indonesia yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus serupa, seperti yang terungkap di Myanmar dan Kamboja. Pemerintah Indonesia telah beberapa kali melakukan repatriasi korban, namun jaringan ini masih terus beroperasi. Data dari Kementerian Luar Negeri mencatat ratusan WNI terjebak di pusat penipuan di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Kasus ini menjadi pengingat bahwa penanganan TPPO memerlukan kerja sama regional yang lebih kuat, termasuk dengan Thailand dan Myanmar.

Hingga berita ini diturunkan, dua pejabat DKBA tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Juru bicara pemerintah Myanmar yang didukung militer juga belum merespons pertanyaan dari Reuters. Sementara itu, CSNHTV mendesak Thailand untuk segera mengoordinasikan operasi penyelamatan, mengingat para korban terus mengalami penderitaan di lokasi yang belum tersentuh hukum.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah tekanan internasional dan desakan kelompok HAM cukup untuk mendorong Thailand dan Myanmar bertindak, atau justru sindikat ini akan semakin memperkuat pertahanan mereka di wilayah yang sulit dijangkau. Tanpa langkah konkret, ribuan korban lainnya mungkin akan terus menjadi tumbal dari industri kriminal yang menguntungkan ini.