Perlombaan ke Bulan Makin Sengit: AS Memimpin, China dan India Mengintai

NASA kembali menggebrak panggung eksplorasi luar angkasa dengan mengumumkan kru Artemis III yang akan menguji coba pendarat bulan di orbit rendah Bumi tahun depan. Misi ini menjadi batu loncatan sebelum pendaratan manusia di permukaan Bulan yang direncanakan pada 2028—untuk pertama kalinya dalam 56 tahun. Namun, di balik gemerlap panggung Amerika Serikat, perlombaan ke Bulan sesungguhnya melibatkan lebih banyak pemain yang tak kalah ambisius.

China, misalnya, telah mengirim tiga taikonaut ke stasiun luar angkasa Tiangong pada Mei lalu. Salah satu dari mereka akan tinggal selama setahun penuh untuk mempelajari batas adaptasi dan performa manusia di luar angkasa. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar Beijing: mengirim misi berawak ke Bulan sebelum 2030 dan mendirikan pangkalan permanen di kutub selatan Bulan pada 2035. Rencana tersebut sangat mirip dengan program Artemis milik AS, yang secara langsung menempatkan kedua negara dalam posisi berseberangan.

India juga tak mau ketinggalan. Setelah sukses mendaratkan Chandrayaan-3 di kutub selatan Bulan pada 2023—sebuah pencapaian yang belum pernah dilakukan negara lain—India berencana meluncurkan Chandrayaan-4 pada 2028 untuk mengambil sampel permukaan Bulan. Misi selanjutnya, Chandrayaan-5, akan dikerjakan bersama Jepang untuk mengeksplorasi lebih dalam kawasan yang sama.

Rusia, yang sempat menjadi raksasa antariksa era Soviet, kini fokus pada misi tak berawak. Kegagalan Luna-25 pada 2023 menjadi pukulan telak, namun Moskow masih bercita-cita besar sebagai mitra dalam International Lunar Research Station (ILRS) yang digagas China. Dalam proyek itu, Rusia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Bulan pada 2036. Sementara itu, Jepang melalui perusahaan swasta iSpace masih berjuang mengatasi dua kali kegagalan pendaratan—menunjukkan bahwa mendarat di Bulan tetap menjadi tantangan teknis yang luar biasa berat.

Bagi Indonesia, persaingan ini membuka peluang sekaligus risiko. Sebagai negara yang telah meratifikasi Outer Space Treaty, Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan luar angkasa. Namun, tanpa program antariksa yang ambisius, Indonesia berpotensi hanya menjadi penonton di tengah perebutan sumber daya dan pengaruh di Bulan. Lebih dari itu, tata kelola pangkalan-pangkalan bulan yang akan dibangun berbagai negara memerlukan aturan main yang jelas—sesuatu yang hingga kini masih diperdebatkan.

Outer Space Treaty memang menjamin bahwa Bulan tidak boleh diklaim sebagai wilayah kedaulatan negara mana pun. Namun, realitasnya, setiap negara bebas mendirikan basis di sana. Pertanyaan besarnya: bagaimana memastikan basis-basis tersebut dapat beroperasi secara aman dan tidak saling mengganggu? Tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, potensi konflik di permukaan Bulan bukanlah sekadar fiksi ilmiah.

Perlombaan ke Bulan kali ini tidak lagi sekadar soal prestise, melainkan juga soal akses terhadap sumber daya—seperti air es di kutub selatan yang bisa diubah menjadi bahan bakar roket. Negara-negara yang terlambat akan kehilangan kesempatan untuk ikut menentukan aturan permainan. Indonesia, yang selama ini lebih fokus pada pemanfaatan satelit untuk telekomunikasi dan observasi, perlu mempertimbangkan langkah strategis agar tidak tertinggal dalam babak baru eksplorasi antariksa ini.