Gerindra Bantah Rapat Khusus Awasi Gibran, Sebut Isu Itu Rekayasa
Baca dalam 60 detik
- Fraksi Gerindra DPR membantah adanya rapat yang memerintahkan pengawasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Sekretaris Fraksi Bambang Haryadi menegaskan arahan fraksi justru fokus pada pemantauan harga pangan di dapil.
- Isu yang viral di media sosial dinilai sebagai upaya mengadu domba antara Prabowo dan Gibran.
Fraksi Partai Gerindra di DPR RI dengan tegas membantah kabar yang menyebut adanya rapat khusus yang memerintahkan pengawasan terhadap pergerakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu yang ramai beredar di media sosial itu dinilai tidak berdasar dan cenderung provokatif.
Kabar tersebut menyebut rapat dipimpin oleh Ketua Fraksi Gerindra Budi Djiwandono, yang tak lain adalah keponakan Presiden Prabowo Subianto. Namun, Sekretaris Fraksi Gerindra Bambang Haryadi menyatakan bahwa dirinya selalu hadir dalam setiap rapat fraksi dan tidak pernah mendengar perintah semacam itu.
“Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra. Dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut,” kata Bambang dalam pernyataannya, Selasa (23/6). Ia menegaskan bahwa arahan yang diberikan pimpinan fraksi justru berkaitan dengan tugas pokok anggota dewan, yaitu memantau kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Bambang menjelaskan, instruksi yang benar adalah mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di dapil, bukan mengawasi Wakil Presiden. “Yang ada adalah perintah untuk mengawasi ketersediaan pangan dan harga sembako di daerah pemilihan semua anggota DPR, agar kita dapat memastikan kondisi masyarakat tetap terjaga daya belinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa Partai Gerindra solid mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut isu pengawasan tersebut sebagai gosip yang tidak benar dan bertujuan mengadu domba. “Gerindra selalu men-support pemerintahan Prabowo-Gibran, dan hubungan keduanya sangat baik. Ini gosip tidak benar, dan cenderung mengadu domba,” tegasnya.
Isu ini mencuat di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai spekulasi tentang hubungan antara presiden dan wakil presiden. Namun, dengan bantahan resmi dari fraksi, publik diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah isu serupa akan kembali dimanfaatkan untuk menggoyang stabilitas koalisi pemerintahan, ataukah semua pihak akan lebih kritis dalam menyaring informasi sebelum menyebarkannya.
