Sekjen PBB Desak Perusahaan AI Buka-bukaan soal Jejak Lingkungan

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres secara terbuka menantang perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan (AI) global untuk bersikap jujur mengenai dampak lingkungan dari operasional mereka, seraya menekankan bahwa krisis iklim dan energi yang saling terkait berakar pada ketergantungan dunia terhadap bahan bakar fosil.

Dalam pidatonya di London Climate Action Week, Selasa (23/6), Guterres meluncurkan Inisiatif Transparansi Lingkungan AI. Inisiatif ini mendesak setiap perusahaan AI besar untuk mengukur dan mengungkapkan secara publik jejak lingkungan mereka, serta berkomitmen memasok setiap pusat data dengan energi terbarukan pada tahun 2030. "Jika AI ingin membantu membangun masa depan yang lebih baik, ia harus jujur tentang apa yang dibutuhkannya sekarang," ujar Guterres.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran atas konsumsi energi, air, dan lahan yang sangat besar dari pusat data—gudang server raksasa yang menjadi tulang punggung layanan AI dan digital. Sebuah studi PBB awal bulan ini mengungkapkan bahwa pada 2025, fasilitas-fasilitas tersebut telah mengonsumsi listrik lebih banyak dibandingkan seluruh negara kecuali sepuluh negara. Proyeksi menunjukkan pada 2030, konsumsinya hanya akan kalah dari lima negara. Angka ini menempatkan pusat data sebagai salah satu konsumen energi terbesar di dunia, setara dengan negara industri besar.

Guterres juga menyoroti bahwa dunia "berbahaya" melenceng dari target mencapai emisi nol bersih pada 2050. Para ilmuwan kini memperkirakan ambang batas pemanasan 1,5°C—yang disepakati dalam Perjanjian Paris 2015—dapat terlampaui sekitar tahun 2030. "Kita harus bertindak dengan urgensi yang jauh lebih besar untuk secara ketat membatasi besaran dan durasi setiap kelebihan di atas 1,5°C," tegasnya. Suhu yang terus meningkat mendorong dunia mendekati "titik kritis bencana", seperti mencairnya es yang menaikkan permukaan laut, runtuhnya terumbu karang, dan degradasi Amazon.

Dalam pidatonya, Guterres menyebut krisis iklim dan energi sebagai "Kisah Dua Krisis"—mengacu pada novel klasik Charles Dickens. "Di permukaan, krisis ini tampak terpisah. Namun mereka memiliki asal usul yang sama: bahan bakar fosil," katanya. Ia mendesak pemotongan cepat emisi CO2 dari minyak, gas, dan batu bara, serta menyerukan pemerintah untuk mengenakan pajak atas keuntungan besar perusahaan minyak dan gas. Menurutnya, dunia memiliki "jalan keluar yang bersih" melalui percepatan transisi ke energi terbarukan yang lebih murah.

Perhatian khusus juga diberikan pada emisi metana, yang menyumbang sepertiga dari pemanasan global dan 80 kali lebih kuat dari CO2, namun terurai dalam waktu satu atau dua dekade. Guterres mendesak sektor pertanian dan limbah untuk mengurangi emisi metana, tetapi fokus utama ditujukan pada industri bahan bakar fosil. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 70% emisi metana dari minyak dan gas dapat dihilangkan dengan teknologi yang ada, namun pada 2025 saja sebanyak 167 miliar meter kubik gas dibakar (flaring)—setara dengan konsumsi tahunan seluruh benua Afrika. Ia menyerukan penetapan "standar global baru" bagi sektor minyak dan gas untuk mencapai emisi metana "hampir nol".

Bagi Indonesia, isu ini memiliki relevansi ganda. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pusat data tercepat di Asia Tenggara, Indonesia perlu mengantisipasi lonjakan konsumsi energi dari sektor digital. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan penghasil minyak dan gas bumi yang signifikan, sehingga kebijakan pengendalian emisi metana dan transisi energi akan berdampak langsung pada industri hulu migas nasional. Pemerintah Indonesia tengah mendorong pengembangan energi terbarukan, namun tantangan pendanaan dan infrastruktur masih menjadi kendala utama.

Guterres mengakhiri pidatonya dengan nada optimistis: "Ini memang masa terbaik dan masa terburuk. Terburuk karena dampak iklim semakin intensif, titik kritis mengintai, dan krisis energi telah memperlihatkan risiko ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun juga terbaik karena revolusi energi terbarukan sedang berjalan." Pertanyaannya, akankah perusahaan AI dan negara-negara penghasil fosil—termasuk Indonesia—mengambil langkah konkret sebelum titik kritis benar-benar terlampaui?