Kim Jong Un Sebut Jepang Berubah Menjadi Negara Perang, Dorong Percepatan Militer Korut

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, melontarkan kritik tajam terhadap Jepang dalam pidato penutup sidang pleno Komite Sentral Partai Buruh Korea, Senin (23/6). Melalui kantor berita resmi KCNA, Kim menyebut Jepang telah bertransformasi menjadi "negara perang" dengan memanfaatkan ketidakstabilan global sebagai dalih untuk melepaskan segala kendala yang membatasi ambisi militernya.

"Jepang, negara yang kalah di Asia, secara terbuka berubah menjadi negara perang dengan mengambil kesempatan dari situasi yang mengganggu saat ini untuk menyingkirkan semua belenggu yang membatasi langkahnya menjadi kekuatan militer," demikian pernyataan Kim yang dikutip KCNA. Retorika ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional atas program rudal dan nuklir Pyongyang yang terus berlanjut.

Dalam pidato yang berlangsung selama tiga hari tersebut, Kim juga mendorong percepatan pembangunan kapasitas pertahanan nasional. Ia menegaskan bahwa dengan teknologi nuklir sebagai fondasi, "rencana yang lebih luas, inovatif, dan menggembirakan akan dilaksanakan dengan kecepatan yang semakin meningkat." Lebih lanjut, ia menetapkan "tugas untuk secara dinamis melaksanakan pekerjaan meningkatkan aset pertahanan yang kuat tanpa henti dengan cara kami sendiri dan dengan tujuan melampaui dunia."

Pernyataan Kim ini tidak bisa dilepaskan dari konteks regional yang memanas. Jepang, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, telah menggenjot belanja pertahanan hingga dua persen dari PDB dan memperluas peran Pasukan Bela Diri. Langkah Tokyo itu kerap dipandang Beijing dan Pyongyang sebagai kebangkitan militerisme Jepang. Namun, bagi Korea Utara, kritik terhadap Jepang juga menjadi alat untuk membenarkan program persenjataannya sendiri di mata domestik.

Bagi Indonesia, eskalasi retorika di Semenanjung Korea menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Sebagai anggota ASEAN yang aktif mendorong dialog dan denuklirisasi, Jakarta berkepentingan menjaga stabilitas kawasan. Pernyataan Kim yang justru mempercepat pengembangan nuklir bertolak belakang dengan upaya diplomatik yang selama ini digagas ASEAN, termasuk melalui forum ASEAN Regional Forum. Jika Pyongyang terus mengintensifkan uji coba rudal, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi tekanan diplomatik untuk ikut serta dalam sanksi yang lebih keras.

Para analis menilai bahwa retorika keras Kim juga merupakan sinyal bahwa Korea Utara tidak akan mundur dari ambisi nuklirnya, terlepas dari perubahan pemerintahan di negara-negara besar. "Kim menggunakan isu Jepang untuk memperkuat legitimasi internal dan menekan AS serta sekutunya," ujar seorang pengamat keamanan Asia Timur. Dengan kata lain, kritik terhadap Jepang adalah bagian dari strategi Pyongyang untuk menegaskan posisi tawarnya sebelum kemungkinan negosiasi di masa depan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah komunitas internasional, termasuk Indonesia, mampu menahan laju eskalasi ini melalui jalur diplomatik, atau justru harus bersiap menghadapi babak baru ketegangan militer di Asia Timur.