Andy Burnham: ‘Raja Utara’ yang Siap Guncang Westminster dengan Visi Devolution

Andy Burnham, politikus yang dijuluki ‘Raja Utara’, berada di ambang pintu 10 Downing Street setelah Keir Starmer mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan pemimpin Partai Buruh. Kemenangan telaknya di pemilu sela Makerfield menegaskan bahwa ia adalah kandidat yang diinginkan mayoritas anggota parlemen Buruh untuk memimpin partai menuju pemilu berikutnya. Dalam waktu dekat, Raja Charles III kemungkinan akan memintanya membentuk pemerintahan baru.

Fenomena ini memunculkan dua pertanyaan krusial: apa sebenarnya visi dan prioritas Burnham? Dan, jebakan apa yang mengintai langkahnya menuju kursi tertinggi? Untuk menjawabnya, kita perlu membedah dua lapis proyek politik yang ia usung: Manchesterism dan Burnhamism.

Manchesterism adalah kerangka kebijakan yang berpusat pada ‘sosialisme ramah bisnis’ dan politik berbasis tempat. Di bawah kepemimpinannya sebagai Wali Kota Greater Manchester, jaringan transportasi terintegrasi Bee Network menjadi contoh nyata ekonomi politik yang positif dan optimistis. Dalam skala nasional, pendekatan ini menekankan devolusi kekuasaan ke daerah-daerah Inggris dan penolakan terhadap neoliberalisme. Burnham ingin menggantinya dengan model tata kelola publik di mana komunitas memiliki kendali lebih besar atas kebutuhan dasar: perumahan, utilitas, transportasi, dan pendidikan.

Dimensi kedua adalah pergeseran ke pola pikir preventif. Burnham percaya bahwa pemerintah tidak boleh terus-menerus meningkatkan belanja, melainkan berinvestasi untuk mengatasi akar masalah sosial. Ia mendorong pembangunan lebih banyak rumah susun, intervensi dini di bidang kesehatan fisik dan mental, serta inovasi dalam pendidikan yang tidak melulu mengagungkan jalur universitas.

Aspek ketiga yang mungkin menjadi ciri khasnya adalah fokus pada ketimpangan sosial. Dalam debat dengan Tony Blair, Burnham dengan tegas menyatakan bahwa analisis politik harus berakar pada kenyataan bahwa rakyat kesulitan hidup dan hal-hal yang dulu dianggap lumrah kini tak lagi terjangkau. Pemahaman akar rumput inilah yang ia bawa ke panggung nasional, sekaligus menjadi senjata untuk menarik kembali pemilih tradisional Buruh yang sempat tergoda oleh janji-janji Reform UK.

Namun, di balik kebijakan tersebut, terdapat ambisi yang lebih besar: Burnhamism adalah ideologi yang bertujuan mengubah tata kelola konstitusional Inggris secara fundamental. Burnham sendiri tak ragu menyatakan bahwa Westminster tidak berfungsi dan ia menyerukan cara berpolitik yang sama sekali berbeda. Ini adalah penolakan total terhadap sistem dua partai yang terpusat, digantikan dengan model pembagian kekuasaan yang memungkinkan pengambilan kebijakan strategis jangka panjang.

Bagi Indonesia, pergeseran politik di Inggris ini menarik untuk dicermati. Model devolusi yang diusung Burnham—memberi otonomi lebih besar pada daerah—bisa menjadi referensi bagi wacana desentralisasi di Tanah Air. Jika berhasil, Inggris akan menjadi laboratorium bagi demokrasi yang lebih partisipatif, di mana pusat tidak lagi mendikte segalanya. Namun, tantangan integrasi nasional dan efisiensi birokrasi tetap menjadi pekerjaan rumah yang sama.

Tantangan terbesar Burnham justru bersifat personal: membangun hubungan yang jelas dengan publik. Kelemahan Starmer adalah ketidakmampuannya mengartikulasikan narasi yang koheren tentang apa yang ia lakukan dan mengapa. Burnham harus menyusun pesan harapan dan optimisme tanpa menaikkan ekspektasi secara berlebihan. Jika gagal, ia akan menghadapi nasib yang sama dengan pendahulunya.

Dengan Nigel Farage dan Reform UK yang masih menjadi lawan tangguh, serta mesin pemerintahan yang butuh perombakan besar, Burnham berada di persimpangan antara peluang emas dan jurang kegagalan. Pertanyaannya: akankah ‘Raja Utara’ mampu memerintah seluruh negeri, atau justru tersandung oleh ambisinya sendiri?