Hiroshima 81 Tahun: Wali Kota Kecam Doktrin Nuklir, Jepang Terbelah Antara Deterensi dan Warisan Pasifisme

Hiroshima, 6 Agustus 2026 — Di bawah langit yang sama seperti 81 tahun silam, ketika bom uranium 'Little Boy' meluluhlantakkan kota dan merenggut 140.000 jiwa, Wali Kota Kazumi Matsui kembali menyalakan peringatan yang tak pernah padam: bahwa dunia masih berjalan di tepi jurang kehancuran akibat doktrin nuklir yang dianggap masuk akal oleh banyak pemimpin global.

Dalam deklarasi perdamaian yang dibacakan di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima, Matsui dengan tegas mengecam negara-negara besar yang masih menjadikan perang sebagai instrumen mengejar kepentingan nasional. Ia mengingatkan bahwa meremehkan kebiadaban senjata nuklir dan menerima kekerasan sebagai jalan menuju kemakmuran hanya akan memicu siklus balas dendam yang pada akhirnya berujung pada 'Hiroshima atau Nagasaki kedua'. Pernyataan ini bukan sekadar retorika tahunan, melainkan tamparan keras bagi pemerintahan yang kian akrab dengan logika deterensi.

Upacara yang dihadiri sekitar 50.000 orang, termasuk perwakilan dari 120 negara dan kawasan seperti Amerika Serikat dan Iran, berlangsung khidmat. Tepat pukul 08.15 waktu setempat, lonceng perdamaian berbunyi dan hening sejenak mengheningkan cipta, mengenang detik ketika pesawat B-29 Amerika menjatuhkan bom pertama dalam sejarah umat manusia. Kehadiran Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk pertama kalinya sebagai kepala pemerintahan menjadi sorotan tersendiri, mengingat latar belakang politiknya yang dikenal dekat dengan kalangan konservatif dan pendukung penuh konsep penangkal nuklir.

Di tengah pidatonya, Takaichi menyatakan Jepang akan menempuh 'pendekatan realistis' untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir, dengan tetap berpijak pada kerangka Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) PBB. Namun, pernyataan itu tidak diikuti komitmen eksplisit untuk mempertahankan tiga prinsip non-nuklir yang menjadi fondasi kebijakan pertahanan Jepang sejak era pascaperang. Prinsip tersebut — tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang — kini dipertanyakan nasibnya. Takaichi sendiri dikenal sebagai advokat revisi, bahkan sempat mengusulkan penghapusan prinsip ketiga yang melarang pengangkutan senjata nuklir ke dalam negeri.

Kekhawatiran para penyintas (hibakusha) pun menguat. Mereka melihat gelombang dukungan terhadap kepemilikan nuklir sebagai alat pencegahan, baik di tingkat internasional maupun domestik, sebagai pengkhianatan atas penderitaan yang mereka alami. Bagi mereka, setiap pembenaran atas senjata pemusnah massal adalah langkah mundur dari cita-cita abolisi total. Sementara itu, spekulasi bahwa pemerintahan Takaichi akan melonggarkan prinsip non-nuklir saat menyusun dokumen keamanan dan pertahanan baru akhir tahun ini semakin memanaskan diskursus publik Jepang.

Bagi Indonesia, pergulatan Jepang ini bukan sekadar dinamika internal negara tetangga. Sebagai salah satu negara yang pernah merasakan pahitnya pendudukan Jepang dan kini aktif dalam forum-forum pelucutan senjata, Indonesia memiliki kepentingan langsung terhadap arah kebijakan nuklir di kawasan Asia Timur. Perubahan sikap Jepang dapat memicu ketegangan baru di Laut China Selatan dan Semenanjung Korea, yang pada gilirannya berimbas pada stabilitas ekonomi dan keamanan maritim Indonesia. Apalagi, Indonesia sendiri berkomitmen pada Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) dan sering kali menjadi penengah dalam isu non-proliferasi.

“Terlalu banyak pemimpin politik yang masih menganggap deterensi nuklir sebagai pendekatan realistis dan melegitimasi kekerasan, yang justru menjauhkan dunia dari cita-cita bebas nuklir,” ujar Kazumi Matsui dalam deklarasi perdamaiannya.

Peringatan tahun ini menjadi pengingat bahwa 81 tahun bukan waktu yang singkat untuk melupakan. Namun, di balik doa dan hening, ada pertanyaan besar yang menggantung: apakah Jepang akan tetap teguh pada prinsip antinuklirnya, atau justru menjadi bagian dari arus baru yang menghidupkan kembali perlombaan senjata di kawasan? Jawabannya akan menentukan tidak hanya masa depan Jepang, tetapi juga wajah keamanan Asia yang selama ini dijaga oleh keseimbangan yang rapuh.