Keir Starmer Lengser: Kegagalan Visi di Tengah Gelombang Populisme
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengundurkan diri setelah kurang dari dua tahun menjabat, meskipun meraih mayoritas besar pada 2024.
- Pemerintahannya didera kebijakan kontroversial, U-turn memalukan, dan ketidakmampuan melawan daya tarik partai populis seperti Reform UK.
- Kepergian Starmer membuka peluang bagi kemenangan Reform UK pada pemilu berikutnya, mengancam stabilitas politik Inggris.
Kurang dari dua tahun setelah memimpin Partai Buruh meraih kemenangan telak dengan 174 kursi mayoritas, Keir Starmer harus mengakui kekalahan. Pada pagi yang cerah di bulan Juli 2026, ia berdiri di depan Downing Street untuk menyampaikan pengunduran dirinya. Sebuah akhir yang kontras dengan awal pemerintahannya yang penuh harapan.
Starmer mewarisi negara yang lelah dengan kekacauan politik era Boris Johnson dan Liz Truss. Namun, meskipun berhasil menaikkan upah minimum, memperkuat hak pekerja, menurunkan daftar tunggu NHS, dan mengangkat setengah juta anak dari kemiskinan, pemerintahannya tak pernah benar-benar populer. Dengan perolehan suara hanya 33,7% pada pemilu 2024—salah satu yang terendah dalam sejarah—mandatnya sejak awal rapuh.
Kritik tajam datang dari berbagai sisi. Starmer dianggap terlalu teknokratis, tanpa visi ideologis yang jelas. Ia sendiri pernah berkata, "Tidak ada yang namanya Starmerisme, dan tidak akan pernah ada!" Di tengah maraknya gerakan populis seperti Reform UK pimpinan Nigel Farage dan Partai Hijau, pendekatan sentrisnya justru membuat pemerintah terlihat tidak peka terhadap denyut nadi rakyat.
Kesalahan demi kesalahan dilakukan sejak awal masa jabatan. Pemotongan subsidi bahan bakar musim dingin untuk pensiunan non-miskin menjadi bumerang politik. Rencana pemangkasan anggaran kesejahteraan pun menuai protes keras. Kedua kebijakan itu akhirnya dicabut, menjadikan U-turn sebagai ciri khas pemerintahan Starmer. Lebih buruk lagi, penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar untuk Washington berubah menjadi petaka ketika dokumen Jeffrey Epstein terungkap, mencoreng reputasi Starmer yang mengusung nilai kejujuran.
Bagi sebagian besar pemilih, isu biaya hidup masih menjadi momok. Meskipun pemerintah telah menaikkan upah minimum dan memperbaiki hak pekerja, banyak warga merasa tidak ada perubahan berarti. Mereka masih hidup dalam bayang-bayang era penghematan. Ketidakpuasan ini tercermin dalam hasil pemilu lokal Mei 2026, di mana Buruh hanya mendapat 17% suara, jauh di bawah Reform UK yang meraih 26%. Di Wales, Partai Buruh kehilangan kursi pemimpinnya, Eluned Morgan, dan jatuh ke posisi ketiga.
Ancaman kemenangan Reform UK pada pemilu nasional berikutnya menjadi momok yang membuat kader Buruh ketakutan. Kemenangan Andy Burnham di Makerfield—daerah yang sebelumnya dikuasai Reform—memberi secercah harapan, namun tak cukup untuk menyelamatkan kursi Starmer. Tekanan media sayap kanan yang kerap membingkai isu imigrasi dan elit yang tidak peka semakin memperburuk posisi pemerintah.
Di panggung internasional, Starmer mencatat prestasi: dukungan untuk Ukraina, pengakuan negara Palestina, dan menjauhkan Inggris dari perang Trump di Iran. Namun, prestasi itu tak cukup menutupi kegagalan di dalam negeri. Starmer sendiri pernah berkata butuh sepuluh tahun untuk membalikkan keadaan Inggris. Tragisnya, ia hanya diberi waktu dua tahun. Kini, pertanyaan besarnya: akankah Inggris jatuh ke tangan Farage, atau mampukah Partai Buruh bangkit kembali?
