Kunjungan Min Aung Hlaing ke Thailand: Upaya Legitimasi di Tengah Krisis Myanmar

Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, menerima sambutan resmi setara kepala negara saat berkunjung ke Bangkok, Kamis (7/8/2026). Langkah Thailand ini merupakan bagian dari strategi "keterlibatan terukur" untuk mendorong rekonsiliasi di negara tetangga yang dilanda perang saudara, sekaligus mencairkan kebuntuan hubungan antara Naypyidaw dan ASEAN.

Kunjungan ini menjadi yang keempat bagi Hlaing sejak resmi menjabat presiden pada April lalu, setelah sebelumnya mengunjungi China, India, dan Laos. Dalam upacara penyambutan di Bandara Internasional Bangkok, ia berjalan di karpet merah bersama Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, disaksikan pasukan kehormatan dan iringan lagu kebangsaan kedua negara. Momen ini menegaskan bahwa Thailand bersedia menerima pemimpin yang selama ini menjadi sasaran sanksi Barat pasca-kudeta 2021.

Dalam pertemuan bilateral, Hlaing menyatakan komitmennya untuk menempuh jalur damai dan memperbaiki hubungan dengan ASEAN. "Myanmar berada di jalur demokrasi dan menuju masa depan yang lebih baik," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperkuat hubungan internasional demi kepentingan publik. Namun, pernyataan ini kontras dengan kenyataan di lapangan: laporan pemantau konflik pekan lalu mencatat eskalasi serangan udara militer terhadap warga sipil, yang telah menewaskan sekitar 100.000 orang sejak kudeta.

Thailand berharap keterlibatan ini dapat menjadi jembatan bagi Myanmar untuk memenuhi rencana perdamaian ASEAN yang selama ini mandek. Namun, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Maria Theresa Lazaro, bulan lalu menegaskan bahwa normalisasi hubungan masih jauh, karena Naypyidaw dinilai belum memenuhi butir-butir kesepakatan, termasuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog dengan kelompok pemberontak. ASEAN sendiri telah mengecualikan pemimpin Myanmar dari KTT sejak 2021.

Langkah Thailand menuai sorotan analis. Dulyapak Preecharush, pakar Asia Tenggara dari Universitas Thammasat, mengingatkan adanya garis tipis antara keterlibatan dan pengesahan legitimasi. "Ketika hubungan menjadi dekat dan bersahabat, persepsi bahwa Thailand memvalidasi Min Aung Hlaing bisa meningkat dengan cepat," katanya. Kekhawatiran ini beralasan, terutama karena belum ada kemajuan berarti dalam rencana damai ASEAN.

Di sisi lain, pemerintah Myanmar pada Senin lalu mengizinkan perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) bertemu dengan Aung San Suu Kyi, peraih Nobel yang ditahan sejak kudeta. Ini merupakan akses pertama setelah bertahun-tahun ketidakjelasan mengenai kondisi kesehatannya. Menurut Dulyapak, kunjungan ICRC yang tak terduga ini dapat memperkuat argumen Thailand bahwa keterlibatan membawa hasil nyata, meskipun utusan ASEAN sendiri belum pernah berhasil mendapatkan akses ke Suu Kyi.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi ujian bagi peran ASEAN dalam menangani krisis Myanmar. Sebagai negara yang kerap menjadi penengah, Indonesia perlu mencermati apakah pendekatan Thailand akan memecah kebulatan suara ASEAN atau justru membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. Di tengah ketegangan geopolitik, kepentingan ekonomi juga bermain: Thailand ingin menghidupkan kembali investasinya di Myanmar yang kaya sumber daya alam, mencakup sektor perhotelan, perbankan, manufaktur, dan energi.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah ASEAN mampu mempertahankan tekanan terhadap Naypyidaw tanpa kehilangan momentum diplomasi. Kunjungan Hlaing ke Thailand bisa menjadi preseden bagi negara anggota lain untuk menjalin hubungan bilateral, atau justru melemahkan posisi ASEAN jika tidak diimbangi dengan evaluasi ketat terhadap implementasi rencana damai. Indonesia, dengan pengaruhnya di kawasan, mungkin perlu mengambil peran lebih aktif untuk memastikan bahwa setiap keterlibatan dengan rezim Myanmar tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Piagam ASEAN.