Peta Jalan Gaza: Trump Paksa Hamas dan Israel ke Fase Kedua, Tapi Jalan Damai Masih Berlubang

Setelah nyaris sepuluh bulan gencatan senjata fase pertama yang berjalan timpang, Hamas dan Israel kini dipaksa melangkah ke fase kedua dari rencana perdamaian Gaza yang digagas pemerintahan Trump. Pada 30 Juli 2026, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Hamas telah menerima tuntutan untuk melucuti senjatanya dan menyerahkan urusan keamanan serta sipil di Jalur Gaza kepada administrasi teknokrat Palestina. Ini adalah prasyarat kunci fase kedua, yang juga menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah kantong tersebut.

Bagi Trump, ini adalah 'tonggak besar' menuju perdamaian abadi. Namun, analisis terhadap dinamika politik di lapangan menunjukkan bahwa jalan menuju fase kedua penuh dengan lubang dan hambatan. Fase pertama saja belum sepenuhnya berhasil. Sejak gencatan senjata ditandatangani pada 9 Oktober 2025, militer Israel telah menewaskan lebih dari 1.100 warga Palestina dan menggeser 'garis kuning'—batas penarikan pasukan—dari 53% wilayah Gaza yang disepakati menjadi lebih dari 65%. Kondisi kehidupan harian warga Gaza pun nyaris tidak membaik.

Ketidakjelasan komitmen kedua pihak menjadi masalah utama. Hamas bersikeras tidak akan melucuti senjata sebelum Israel menarik diri sepenuhnya, sementara Israel menegaskan tidak akan menarik pasukan sebelum Hamas benar-benar dilucuti. Kebuntuan ini mencerminkan ketiadaan kepercayaan yang telah mengakar, di mana Hamas masih menjadi kekuatan militer dominan di Gaza dan Israel tidak pernah menghentikan operasi militernya.

Di balik keputusan Hamas untuk menerima peta jalan fase kedua, terdapat tekanan luar biasa dari mediator internasional. Mesir, Turki, dan Qatar secara intensif mendesak Hamas untuk menerima rencana yang disusun oleh Komisaris Tinggi Dewan Perdamaian, Nickolay Mladenov. Selain itu, perubahan kepemimpinan internal Hamas—dengan terpilihnya Khalil al-Hayya sebagai ketua biro politik—menjadi faktor krusial. Kepemimpinan sebelumnya, yang dibentuk setelah kematian Yahya Sinwar, dinilai tidak mampu mengambil keputusan penting karena tidak adanya konsensus.

Intervensi langsung Mohammed Dahlan menjadi penentu akhir. Mantan pemimpin Fatah yang kini berbasis di Uni Emirat Arab ini, yang juga penasihat utama Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan, menggunakan pengaruhnya untuk meyakinkan Hamas agar menerima poin-poin paling kontroversial dalam peta jalan, termasuk penyerahan kekuasaan dan pelucutan senjata. Dahlan, yang berkoordinasi dengan Jared Kushner, menantu Trump dan anggota Dewan Perdamaian, telah lama membantu warga Gaza dengan mengirimkan bantuan makanan dan medis. Namun, sosoknya kontroversial karena kedekatannya dengan AS dan Israel, serta konfliknya dengan kepemimpinan Otoritas Palestina saat ini.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belum memberikan reaksi resmi terhadap peta jalan tersebut. Ia berada dalam posisi domestik yang rumit, dengan kabinet yang didominasi politisi sayap kanan yang menganggap konsesi simbolis di Gaza sebagai bentuk penyerahan diri. Pemilu Knesset yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026 semakin mempersulit langkah Netanyahu. Di satu sisi, ia tidak bisa menolak rencana yang telah dipuji Trump sebagai terobosan; di sisi lain, menerimanya berarti tidak dapat mendeklarasikan kemenangan total atas Hamas, yang akan berdampak negatif pada popularitasnya yang tengah menurun.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Permukiman Orit Strook, keduanya tokoh sayap kanan, telah mendesak Netanyahu untuk mencabut persetujuannya dan membawa masalah ini ke pemungutan suara kabinet. Respons Israel terhadap kesepakatan itu pun justru berupa pemboman intensif di Gaza yang menewaskan belasan orang, memicu kecaman dari Mladenov.

Mengapa Dewan Perdamaian dan para mediator bersikeras melanjutkan rencana ini di tengah situasi yang rapuh? Salah satu alasan utamanya adalah kepentingan politik Trump menjelang pemilu paruh waktu AS. Keberhasilan implementasi rencana perdamaian Gaza menjadi peluang bagi Trump untuk memperkuat citranya sebagai juru damai di panggung dunia, terutama setelah perang di Iran yang tidak populer dan kebuntuan dalam konflik Rusia-Ukraina.

Namun, implementasi fase kedua bukanlah tugas mudah. Hamas harus menyerahkan semua persenjataan berat dan ringan, membongkar jaringan terowongan, serta menghentikan produksi senjata. Ini menuntut kepatuhan dari seluruh anggota dan faksi Hamas. Lebih rumit lagi, Israel telah membiayai dan membentuk milisi Palestina di zona kuning yang juga harus dilucuti. Semua klan dan keluarga di Gaza menjadi sasaran pelucutan senjata, yang akan berdampak besar pada masa depan Hamas dan perjuangan bersenjata Palestina.

Hambatan terbesar tetap pada urutan aksi. Hamas menginginkan proses pelucutan senjata berjalan paralel dengan penarikan bertahap Israel dari seluruh Gaza, sementara Netanyahu bersikeras tidak akan menarik diri sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya. Posisi Israel ini kini diadopsi oleh Mladenov, menempatkan Hamas dan faksi Palestina lainnya dalam situasi yang sangat sulit.

Di tengah semua negosiasi dan perbedaan pendapat, warga Gaza tetap menjadi pihak yang paling terdampak. Sebagian dari mereka berharap implementasi rencana ini akan meringankan penderitaan sehari-hari, tetapi banyak pula yang kehilangan harapan karena bom Israel terus menghancurkan rumah-rumah mereka. Peta jalan terbaru hanya menyebutkan secara singkat hak penentuan nasib sendiri Palestina, dengan tujuan untuk 'memfasilitasi jalur politik yang kredibel yang mencapai penentuan nasib sendiri dan status kenegaraan'. Namun, itu tampaknya masih jauh.

Bagi Indonesia, yang secara konsisten mendukung perjuangan Palestina, perkembangan ini menuntut sikap waspada. Pemerintah Indonesia perlu mendorong agar proses perdamaian tidak mengabaikan hak-hak fundamental rakyat Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri. Dengan ketidakpastian yang masih menyelimuti fase kedua, pertanyaan besarnya adalah: akankah peta jalan ini benar-benar mengarah pada perdamaian yang berkelanjutan, atau hanya menjadi alat politik bagi para pemimpin yang berkepentingan?