Malaysia Perluas Penggunaan Drone dan AI untuk Perketat Keamanan Perbatasan

KUALA LUMPUR — Kepolisian Malaysia mempercepat modernisasi pengamanan perbatasan dengan mengadopsi teknologi drone, kecerdasan buatan (AI), dan peningkatan berbagi intelijen dengan negara-negara tetangga. Langkah ini diambil untuk menekan praktik penyelundupan dan kejahatan lintas batas yang selama ini menjadi momok bagi kedaulatan negara.

Direktur Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Ketertiban Umum Bukit Aman, Komisaris Datuk Seri Mohd Yusri Hassan Basri, menegaskan bahwa keamanan perbatasan tidak lagi bisa bertumpu pada kekuatan personel semata. “Kami bergerak menuju penegakan hukum berbasis teknologi dengan mengerahkan drone, memperbaiki berbagi intelijen, dan mengeksplorasi AI untuk meningkatkan pengawasan,” ujarnya, Kamis (7/8/2026).

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kompleksitas kejahatan lintas negara, mulai dari penyelundupan barang bersubsidi hingga perdagangan manusia. Malaysia, dengan garis pantai dan daratan yang membentang luas, menghadapi tantangan operasional yang tidak sederhana. Wilayah perbatasan dari Perlis hingga Kelantan, serta Sabah dan Sarawak, menjadi titik rawan yang membutuhkan pengawasan ekstra.

Menurut Yusri, teknologi akan menjadi pengganda kekuatan (force multiplier) bagi patroli yang ada. “Perbatasan kami sangat luas. Teknologi akan membantu meningkatkan patroli dan penegakan hukum, sehingga kami bisa menekan aktivitas ilegal secara lebih efektif,” jelasnya. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa teknologi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat.

Pasukan Gerakan Umum (GOF) yang berada di bawah komando Yusri mengoperasikan 178 pos di seluruh negeri. Pos-pos ini menjadi garda terdepan dalam membangun kepercayaan dengan warga melalui program community policing. “Ketika warga merasa nyaman bekerja sama dengan aparat, mereka lebih bersedia memberikan informasi yang membantu kami mendeteksi aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan barang terlarang, imigrasi gelap, dan perdagangan barang yang diawasi,” tuturnya.

Kerja sama dengan komunitas terbukti membuahkan hasil. Operasi-operasi yang digelar berhasil menggagalkan penyelundupan barang-barang bersubsidi seperti bensin, solar, beras, tepung, dan gas elpiji, serta membongkar jaringan perdagangan manusia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara aparat dan warga masih menjadi kunci utama.

Bagi Indonesia, langkah Malaysia ini menjadi sinyal penting. Sebagai negara tetangga dengan perbatasan darat dan laut yang saling terhubung, peningkatan pengawasan di sisi Malaysia berpotensi memengaruhi dinamika kejahatan lintas batas di kawasan. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, yang enggan disebut namanya, menilai bahwa koordinasi bilateral menjadi semakin krusial. “Kami terus memperkuat patroli terkoordinasi dan pertukaran informasi intelijen dengan Malaysia untuk mencegah pergeseran rute penyelundupan,” ujarnya kepada LyndHub.

Namun, adopsi teknologi juga memunculkan pertanyaan tentang kesiapan sumber daya manusia dan anggaran. Apakah Malaysia memiliki kapasitas untuk memelihara dan mengoperasikan sistem drone dan AI secara berkelanjutan? Bagaimana dengan potensi pelanggaran privasi warga di sekitar perbatasan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi ujian bagi efektivitas kebijakan tersebut dalam jangka panjang.

Ke depan, keberhasilan inisiatif ini tidak hanya diukur dari jumlah penangkapan, tetapi juga dari kemampuannya membangun deterrence yang kuat. Jika teknologi dan kepercayaan masyarakat berjalan beriringan, Malaysia bisa menjadi contoh bagi negara-negara ASEAN lain dalam mengelola keamanan perbatasan di era digital. Namun, jika tidak diimbangi dengan tata kelola yang transparan, langkah ini bisa menjadi bumerang bagi hubungan dengan komunitas lokal dan negara tetangga.