Anwar Bantah Tuntutan Johor: Alokasi Pusat Lebih Besar dari Kontribusi
Baca dalam 60 detik
- Perdana Menteri Malaysia mengungkap bahwa Johor menerima rata-rata RM16 miliar per tahun dari pemerintah federal, lebih tinggi dari kontribusi pajak negara bagian sebesar RM14 miliar.
- Data ini disampaikan untuk menepis desakan pengembalian 25% pendapatan Johor yang sebelumnya dilontarkan oleh pihak oposisi dan kalangan istana.
- Anwar juga mengingatkan agar institusi kerajaan tidak diseret ke dalam kontestasi politik menjelang pemilu negara bagian Johor.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, secara terbuka membantah tuntutan agar pemerintah federal mengembalikan 25% pendapatan yang disetor Johor ke kas negara. Dalam sebuah acara politik di Tangkak, Senin (22/6), Anwar membeberkan data yang menunjukkan bahwa alokasi federal ke Johor justru melampaui kontribusi yang diberikan negara bagian tersebut.
Menurut Anwar, rata-rata belanja tahunan pemerintah federal untuk Johor pada periode 2023–2025 mencapai sekitar RM16 miliar. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pendapatan yang diterima federal dari Johor, yang hanya sekitar RM14 miliar per tahun. “Dengan demikian, usulan pengembalian 25% tidak relevan karena alokasi ke negara bagian lebih besar dari pendapatan yang dikumpulkan,” ujarnya di hadapan para kandidat Pakatan Harapan (PH) yang akan bertarung dalam pemilu negara bagian Johor mendatang.
Dalam pidatonya, Anwar menampilkan rincian data melalui layar LED raksasa di lokasi acara. Ia menyebut Johor sebagai penerima belanja operasi dan pembangunan tertinggi ketiga setelah Sabah dan Sarawak. Selain itu, Johor juga menjadi penerima bantuan tunai Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (SARA) terbanyak kedua setelah Selangor. Anwar juga merinci 13 proyek pembangunan besar yang sedang atau akan dilaksanakan di Johor, dengan nilai antara RM240 juta hingga RM10 miliar.
Pernyataan Anwar ini merupakan respons terhadap pernyataan Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Regent Johor, yang dalam sebuah podcast pada 20 Juni lalu menyinggung soal pengembalian pendapatan dan kemandirian negara bagian. Acara tersebut juga dihadiri oleh caretaker Menteri Besar Johor, Datuk Onn Hafiz Ghazi. Anwar menegaskan bahwa pemerintahannya menjaga hubungan baik dengan institusi kerajaan, termasuk dengan Regent Johor. “Kami bertarung sebagai partai politik, jangan kaitkan dengan institusi kerajaan,” pesannya.
Anwar juga menyoroti pentingnya negosiasi dengan pemerintah negara bagian, seperti yang terjadi di Sarawak terkait penyelesaian Pelabuhan Bintulu senilai RM1,8 miliar. “Negara bagian akan membayar kami RM1,8 miliar. Kami tidak bisa bernegosiasi seperti itu jika terus dikritik. Mengapa bertengkar jika bisa bekerja sama?” tanyanya retoris. Ia mengingatkan 56 kandidat PH untuk bekerja keras memenangkan kembali Johor, yang pada pemilu 2022 hanya meraih 12 kursi (10 dari DAP, 1 Amanah, 1 PKR).
Ke depan, polemik fiskal antara federal dan negara bagian diperkirakan akan terus menghangat menjelang pemilu. Pertanyaan yang mengemuka: akankah tuntutan otonomi daerah seperti yang disuarakan Johor menjadi isu sentral dalam kontestasi politik Malaysia ke depan?
