Krisis Kepemimpinan Inggris: Starmer Mundur, Siapa yang Mampu Bertahan?

Keir Starmer resmi meletakkan jabatan sebagai perdana menteri Inggris setelah tekanan politik yang tak terbendung, menjadikannya pemimpin keenam yang tumbang dalam satu dekade terakhir. Keputusan itu diumumkan setelah kekalahan telak Partai Buruh dalam pemilu sela Makerfield yang dimenangkan Andy Burnham, menandai runtuhnya dukungan di internal partai dan kabinet. Meski sempat berulang kali menyatakan akan bertahan, Starmer akhirnya menyerah pada kenyataan pahit: elektabilitasnya yang rendah dan koalisi rapuh yang ia bangun tak mampu menahan gelombang ketidakpuasan publik.

Pengunduran diri ini terjadi tepat satu dekade setelah referendum Brexit 2016, sebuah pengingat bahwa luka lama belum sembuh. Menurut analis politik, polarisasi yang tercipta sejak saat itu masih menjadi pangkal masalah. Pemilih terjebak dalam dua kubu identitas yang saling bertentangan, namun masing-masing kubu justru terfragmentasi secara internal. Akibatnya, pemimpin seperti Starmer—atau Jeremy Corbyn sebelumnya—harus berjuang mempertahankan koalisi yang rapuh, yang mudah runtuh begitu tekanan datang.

Starmer tidak pernah populer sejak awal. Pada malam pemilu 2024, jajak pendapat Ipsos mencatat 52% publik tidak puas dengan dirinya—sebuah ironi karena ia tetap memenangkan mayoritas parlemen. Lonjakan popularitas yang dinikmati pendahulunya seperti Tony Blair (plus 60) atau David Cameron (plus 21) tak pernah benar-benar terjadi. Setelah pemilu, rating Starmer hanya naik ke posisi netral plus 3, lalu kembali merosot. Ini berbeda dengan Blair yang menikmati bulan madu panjang; Starmer hanya mendapat “bounce” dangkal yang segera surut.

Kegagalan Starmer mengingatkan pada nasib Corbyn. Antara 2017 dan 2019, rating Corbyn jatuh dari minus 11 menjadi minus 44. Keduanya sama-sama menjadi korban dari strategi ambiguitas yang runtuh saat krisis. Dalam kasus Starmer, tekanan datang dari dua sisi: Reform UK menggerogoti suara di kawasan industri, sementara Partai Hijau dan independen pro-Gaza merebut pemilih progresif perkotaan. Hasilnya, Partai Buruh kehilangan kursi di pemilu sela, kalah telak di pemilu lokal, dan gagal menggeser Partai Nasional Skotlandia yang tengah dilanda skandal.

Bagi Indonesia, dinamika politik Inggris ini memberi pelajaran tentang bahaya polarisasi identitas yang tak terkelola. Di tengah fragmentasi partai dan ketidakpercayaan publik, stabilitas pemerintahan menjadi taruhan. Pertanyaan besarnya: mampukah pemimpin baru Inggris keluar dari lingkaran setan ini, atau akankah sejarah terus berulang?