Kemendikti Buka Suara soal Paper SSRN Catut Nama Prabowo: Temuan Awal Masih Didalami

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) akhirnya angkat bicara terkait beredarnya makalah ilmiah di platform SSRN yang mencantumkan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai penulis. Dalam keterangan resminya, pihak kementerian menyatakan telah membuka penyelidikan awal dan menemukan sejumlah kejanggalan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Isu ini mencuat setelah publik dan akademisi di media sosial menyoroti sebuah paper berjudul yang tidak lazim, yang mengklaim Prabowo sebagai kontributor. Padahal, latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira militer dan politikus tidak dikenal memiliki rekam jejak riset di bidang yang diangkat dalam paper tersebut. Kecurigaan langsung mengarah pada praktik pencatutan nama tokoh publik untuk meningkatkan kredibilitas publikasi, sebuah fenomena yang kerap terjadi di dunia akademik.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti, dalam pernyataannya, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. “Kami sedang menelusuri keaslian dokumen dan memeriksa apakah ada pelanggaran etika akademik yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa jika terbukti ada unsur pemalsuan atau penyalahgunaan identitas, maka akan ada sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus ini menyoroti celah dalam sistem publikasi ilmiah di Indonesia, terutama terkait verifikasi identitas penulis. SSRN, sebagai repositori pracetak (preprint) yang banyak digunakan akademisi global, memang tidak memiliki mekanisme verifikasi ketat terhadap klaim afiliasi atau nama penulis. Hal ini membuka peluang bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk mencatut nama besar demi mendongkrak sitasi atau sekadar mencari perhatian.

Di Indonesia, praktik pencatutan nama tokoh publik dalam karya ilmiah bukanlah hal baru, namun kasus yang melibatkan pejabat setingkat menteri ini memiliki implikasi yang lebih luas. Selain berpotensi mencemarkan nama baik Prabowo, insiden ini juga dapat menggerus kepercayaan publik terhadap integritas riset di tanah air. Para akademisi pun menyuarakan kekhawatiran bahwa maraknya praktik ini dapat melemahkan upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional.

Menanggapi polemik ini, sejumlah pengamat pendidikan menilai bahwa kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi Kemendikti untuk memperketat pengawasan terhadap publikasi ilmiah. Mereka mendorong adanya kolaborasi dengan platform seperti SSRN untuk mengembangkan sistem verifikasi yang lebih baik, termasuk validasi identitas penulis melalui institusi asal. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga marwah akademik dan mencegah terulangnya kasus serupa di kemudian hari.

Di sisi lain, publik menunggu kejelasan dari pihak Prabowo. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari tim kuasa hukum atau juru bicara Prabowo mengenai dugaan pencatutan namanya. Ketidakjelasan ini semakin memperuncing spekulasi di ruang publik, terutama di media sosial yang ramai memperbincangkan topik ini dengan tagar terkait.

Ke depan, pertanyaan besar yang mengemuka adalah: apakah kasus ini akan berhenti pada sekadar klarifikasi, atau justru membuka kotak pandora tentang praktik kecurangan akademik yang lebih sistemik di Indonesia? Langkah Kemendikti dalam menindaklanjuti temuan awal ini akan menjadi penentu, sekaligus ujian bagi komitmen pemerintah dalam memberantas segala bentuk pelanggaran integritas di dunia pendidikan tinggi.