Pendapatan PT Pos Anjlok 62,5% Tanpa Proyek Pemerintah: Bisnis Inti Belum Pulih
Baca dalam 60 detik
- Pendapatan PT Pos Indonesia 2025 turun 20% menjadi Rp3,9 triliun, jauh dari target Rp6,2 triliun, setelah proyek pemerintah menyusut drastis.
- Bisnis logistik menjadi lini paling terpukul: dari Rp2 triliun menjadi Rp600 miliar, karena distribusi bansos berhenti.
- Direktur Utama mengakui perusahaan masih bergantung pada proyek negara dan belum mampu kembali ke potensi bisnis inti secara mandiri.
Ketergantungan PT Pos Indonesia pada proyek pemerintah kembali menjadi bumerang. Sepanjang 2025, pendapatan BUMN logistik itu merosot 20 persen menjadi Rp3,9 triliun dari Rp5 triliun pada tahun sebelumnya—bahkan hanya 63 persen dari target Rp6,2 triliun. Penurunan paling tajam terjadi di lini logistik, yang ambles dari Rp2 triliun menjadi Rp600 miliar, seiring berhentinya program distribusi pangan dan beras bersubsidi.
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mengungkapkan bahwa tanpa proyek pemerintah, pendapatan perseroan langsung terjun bebas. "Ketika di tahun 2025 bantuan proyek pemerintah turun ke angka Rp300 miliar, revenue totalnya langsung turun drastis ke Rp3,9 triliun," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (22/6/2026). Padahal, dalam lima tahun terakhir, proyek-proyek negara—mulai dari bansos hingga bantuan beras—menjadi penopang utama pertumbuhan pendapatan PT Pos.
Kondisi ini memperlihatkan kerapuhan fundamental bisnis PT Pos. Selama ini, perusahaan BUMN itu mengandalkan proyek distribusi pemerintah—terutama bansos dan bantuan pangan—untuk mendongkrak pendapatan. Namun, ketika alokasi proyek menyusut, celah itu langsung terlihat. "Kontribusi dari bantuan proyek pemerintah, baik bansos maupun bantuan beras, mendukung dan membantu revenue Pos Indonesia," ujar Daud. Sayangnya, ceruk layanan andalan lain seperti jasa keuangan (pensiun, kredit, tagihan) masih bertahan di Rp1,2 triliun, sementara layanan properti kontribusinya kecil.
Bagi Indonesia, kasus PT Pos menjadi alarm bagi BUMN lain yang masih bergantung pada belanja negara. Ketika pemerintah memangkas program-program sosial atau mengalihkannya ke saluran digital, perusahaan logistik tradisional seperti PT Pos harus beradaptasi cepat. Namun, Daud mengakui bahwa perseroan belum mampu kembali ke potensi inti bisnis. "Kami kehilangan ceruk layanan andalan, baik logistik, jasa keuangan, kurir, maupun properti," tuturnya.
Laporan keuangan yang disampaikan masih bersifat unaudited dan sedang dalam proses audit akhir. Pertanyaan besarnya: mampukah PT Pos membangun pondasi bisnis yang mandiri tanpa bergantung pada proyek pemerintah? Ataukah BUMN ini akan terus terombang-ambing oleh kebijakan fiskal negara?
