Perundingan AS-Iran di Swiss Mulai Genting: Ancaman Trump Picu Ketegangan

Perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran di Obbuergen, Swiss, pada Minggu (22/6) langsung diwarnai ketegangan setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman serangan melalui media sosial. Wakil Presiden JD Vance yang memimpin delegasi AS harus bekerja ekstra untuk menjaga agar Iran tetap duduk di meja perundingan, sementara Teheran menuntut agar fokus pembicaraan diarahkan ke konflik Lebanon.

Trump dalam unggahannya menuntut Iran segera menghentikan aktivitas proksinya di Lebanon, dan mengancam akan menyerang lebih keras jika tuntutan itu tidak dipenuhi. Pernyataan tersebut langsung ditanggapi keras oleh ketua negosiator Iran, Mohammad Bagher Qalibaf, yang memperingatkan bahwa angkatan bersenjata Iran siap merespons dengan cara berbeda. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa perundingan memasuki "fase sulit" dan diskresi setelah apa yang disebut sebagai "pesan menghina" dari presiden AS.

Vance bersama negosiator Steve Witkoff dan Jared Kushner telah bertemu dengan Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi selama sekitar 80 menit. Namun, belum jelas kapan pertemuan selanjutnya akan digelar. Seorang pejabat yang mengetahui jalannya perundingan mengatakan kepada Associated Press bahwa delegasi Iran tetap terlibat dan belum menyatakan niat untuk meninggalkan meja perundingan.

Iran bersikeras agar pembicaraan terlebih dahulu membahas gencatan senjata di Lebanon, yang baru diteken pada Sabtu lalu. Gencatan senjata itu tampaknya mulai berjalan, dengan Israel berencana mencabut pembatasan pergerakan warga di perbatasan Lebanon pada Senin pagi. Namun, baik Israel maupun Hizbullah bukan pihak dalam kesepakatan AS-Iran, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertekad mempertahankan pasukannya di Lebanon selatan hingga ancaman terhadap Israel dihilangkan.

Di sisi lain, AS ingin Iran berkomitmen menjaga keterbukaan Selat Hormuz, setelah Teheran mengklaim akan menutupnya pada Sabtu lalu. Klaim itu dibantah AS dengan menyebut lalu lintas kapal tetap berlangsung. Kesepakatan sementara yang diteken Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian memungkinkan kapal dagang melintas gratis selama 60 hari, namun tidak menutup kemungkinan Iran mengenakan biaya di masa depan. Trump pun mengancam akan mengenakan tol AS jika tidak ada kesepakatan dalam 60 hari.

Program nuklir Iran menjadi isu sentral lainnya. Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah mundur dari hak memperkaya uranium, sementara Trump memperingatkannya untuk berhati-hati dalam berucap. Iran sebelumnya dua kali mengalami interupsi perundingan akibat serangan militer AS dalam setahun terakhir, sehingga pendekatan mereka kali ini sangat hati-hati.

Kesepakatan ini menuai kritik dari kalangan garis keras Partai Republik yang menyamakannya dengan perjanjian nuklir era Obama. Vance, yang dikabarkan tengah mempertimbangkan pencalonan presiden 2028, mendapat sorotan tajam atas perannya dalam perundingan. Sementara itu, pasar global akan memantau perkembangan negosiasi, mengingat dampaknya terhadap harga minyak dan stabilitas kawasan.

Bagi Indonesia, ketegangan di Selat Hormuz dan potensi gangguan pasokan minyak menjadi perhatian serius. Sebagai negara pengimpor minyak, fluktuasi harga akibat konflik dapat mempengaruhi anggaran energi dan harga BBM di dalam negeri. Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi dampak dari setiap perubahan kebijakan Iran dan AS terhadap pasar minyak global.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah kedua pihak mampu mengesampingkan retorika keras dan mencapai kesepakatan teknis dalam waktu yang tersisa. Dengan ancaman dan tuntutan yang saling berbenturan, jalan menuju perdamaian masih terjal dan penuh ketidakpastian.