Pertemuan Siprus: Upaya Rekonstruksi Gaza Mencari Jalan Baru

Representasi dari berbagai badan yang bertanggung jawab atas tata kelola dan rekonstruksi Gaza pasca-perang akan bertemu di Sipris pekan depan, dalam sebuah pertemuan yang oleh media Israel disebut sebagai peluang untuk 'reset' atau memulai ulang strategi yang selama ini berjalan lamban.

Juru bicara pemerintah Siprus, Constantinos Letymbiotis, mengonfirmasi bahwa pertemuan dua hari itu akan digelar pada Selasa dan Rabu pekan depan. Seorang pejabat Dewan Perdamaian—sebuah inisiatif yang didukung Amerika Serikat dan telah disahkan Dewan Keamanan PBB—menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian internal yang rutin dilakukan. Namun, ia menambahkan bahwa dewan tersebut 'secara aktif menyiapkan langkah-langkah untuk memajukan rekonstruksi dan tata kelola bagi rakyat Gaza'.

Yang menarik, komite teknokrat Palestina yang dirancang untuk mengambil alih pemerintahan sehari-hari Gaza juga dijadwalkan hadir. Seorang anggota komite itu mengungkapkan bahwa salah satu agenda utama adalah membahas 'pemindahan komite ke Gaza dan dimulainya pekerjaan mereka'. Faktanya, hingga saat ini komite tersebut belum pernah menginjakkan kaki di Gaza, menjadi salah satu indikator betapa rumitnya implementasi kesepakatan damai yang telah disepakati.

Dewan Perdamaian dibentuk pada awal tahun ini sebagai bagian dari rencana gencatan senjata yang didukung AS dan disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Tujuan utamanya adalah memfasilitasi transisi dari kekuasaan Hamas sambil mendukung pemulihan administrasi sipil dan layanan dasar. Namun, kemajuan di lapangan sangat terbatas. Fase kedua dari kesepakatan yang macet mengharuskan Israel menarik diri secara bertahap dari Gaza dan Hamas menyerahkan senjatanya—dua hal yang belum terwujud.

Perang Gaza dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, dan berlangsung selama dua tahun hingga gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober lalu. Meski demikian, kekerasan belum sepenuhnya reda. Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki relevansi tersendiri. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, setiap langkah menuju rekonstruksi dan stabilitas di Gaza akan berdampak pada dinamika politik dan kemanusiaan di kawasan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah beberapa kali menyatakan dukungannya terhadap upaya perdamaian yang inklusif dan solusi dua negara.

Pertemuan di Siprus ini menjadi ujian kredibilitas bagi Dewan Perdamaian. Akankah para pihak mampu mengatasi kebuntuan dan benar-benar memulai proses rekonstruksi yang telah lama ditunggu? Ataukah pertemuan ini hanya akan menjadi forum diskusi tanpa tindak lanjut nyata? Jawabannya akan menentukan nasib jutaan warga Gaza yang masih hidup di tengah puing-puing.