Ujian Kedokteran India Digelar Ulang dengan Pengamanan Super Ketat

Puluhan ribu kamera, pemindai biometrik, hingga pesawat angkut militer dikerahkan dalam ujian ulang masuk perguruan tinggi kedokteran India, Minggu (7/7), setelah gelombang protes mahasiswa memaksa pemerintah membatalkan hasil ujian sebelumnya akibat dugaan kebocoran soal.

Sebanyak 2,28 juta peserta kembali duduk di 5.440 pusat ujian untuk mengerjakan National Eligibility cum Entrance Test (NEET-UG), ujian yang menentukan nasib mereka masuk ke fakultas kedokteran negeri. Pada ujian pertama 3 Mei lalu, kabar soal bocor menyebar luas di media sosial, memicu demonstrasi besar-besaran dan tuntutan mundur Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan.

Pemerintah India kali ini tidak main-main. Badan Pengujian Nasional (NTA) memasang lebih dari 1,3 juta kamera di 95.000 ruang ujian, serta 51.311 alat pengacak sinyal ponsel. Telegram diblokir sementara hingga Senin (8/7) karena dikhawatirkan menjadi sarana berbagi jawaban. Angkatan Udara India bahkan diterjunkan untuk mengirimkan naskah soal ke daerah terpencil, sementara 39.000 petugas penggeledahan dan 40–50 personel keamanan berjaga di setiap pusat ujian.

Langkah ekstrem ini menunjukkan betapa seriusnya masalah kecurangan ujian di India. Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan kriminal terorganisir memanfaatkan tingginya persaingan masuk fakultas kedokteran—hanya sebagian kecil dari jutaan peserta yang berhasil—dengan menjual bocoran soal. Pada 2024, NEET-UG juga dihantam skandal serupa, termasuk pemberian nilai tambah yang tidak wajar, yang memicu protes nasional.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin. Ujian nasional seperti SBMPTN dan UTBK juga kerap dihantui isu kebocoran soal. Pada 2023, misalnya, beredar bocoran soal UTBK di media sosial yang membuat panitia harus memperketat pengawasan. Meski belum separah India, potensi kecurangan serupa tetap mengintai jika sistem pengamanan tidak diperkuat.

Seorang peserta bernama Diksha mengungkapkan kekhawatirannya kepada Reuters. "Ada rasa takut karena soal sudah bocor sekali. Ini bukan kejadian sekali, terjadi setiap tahun. Pemerintah tahu dan mengadakan ujian ulang, itu bagus. Tapi belajar lagi dalam sebulan... sulit untuk konsisten," ujarnya.

NTA sendiri mengimbau peserta mengabaikan rumor dan pesan palsu tentang kebocoran soal yang beredar di media sosial. Namun, langkah pemblokiran Telegram menuai kritik karena dianggap membatasi kebebasan informasi. Dugaan kebocoran kini ditangani Biro Investigasi Pusat (CBI).

Ke depan, India perlu mereformasi sistem ujian secara fundamental, bukan hanya mengandalkan pengamanan fisik. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menunggu skandal serupa terjadi dulu sebelum bertindak?