Wakil Presiden AS JD Vance Tiba di Swiss untuk Perundingan Nuklir Iran: Perlombaan 60 Hari yang Penuh Risiko
Baca dalam 60 detik
- Wakil Presiden AS JD Vance mendarat di Swiss untuk memulai perundingan teknis nuklir dengan Iran, menyusul kesepakatan kerangka kerja yang ditandatangani pekan lalu.
- Perundingan berlangsung di tengah eskalasi konflik Israel-Hizbullah di Lebanon dan klaim Iran menutup Selat Hormuz, yang mengancam pasokan minyak global.
- Kesepakatan ini menuai kritik dari kalangan garis keras Partai Republik, sementara pasar minyak dunia bereaksi dengan penurunan harga futures hingga 8%.

Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, tiba di Swiss pada Minggu (21/6) untuk secara resmi meluncurkan negosiasi dengan para pemimpin Iran terkait program nuklir Teheran dan memperkuat kesepakatan sementara yang rapuh guna mengakhiri perang di Iran. Langkah ini menjadi babak baru dalam upaya Washington meredakan ketegangan di Timur Tengah yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi global.
Kerangka kerja kesepakatan telah ditandatangani pekan lalu, dan kini para negosiator utama AS dan Iran memiliki waktu 60 hari untuk merumuskan detail teknis yang membawa implikasi besar bagi perekonomian dunia dan keamanan internasional. Namun, awal dari periode dua bulan ini langsung diwarnai oleh baku tembak berat di Lebanon antara Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran, serta pengumuman militer Iran bahwa mereka telah menutup Selat Hormuz—jalur air vital yang mengangkut seperlima minyak dan gas alam yang diperdagangkan di dunia.
Vance sebenarnya dijadwalkan tiba di resor Burgenstock yang indah di dekat Lucerne pada Jumat lalu, tetapi keberangkatannya dari AS tertunda setelah pertempuran di Lebanon meningkat dan pejabat Iran membatalkan rencana untuk menghadiri pembicaraan. Komando Pusat AS membantah klaim Iran bahwa mereka telah menutup kembali selat tersebut dan menyatakan bahwa pasukan AS terus memantau situasi untuk memastikan lalu lintas tetap berjalan. Vance sendiri mengatakan bahwa jutaan barel minyak telah melewati selat itu dalam beberapa hari terakhir.
Vance berangkat dari AS tepat setelah televisi negara Iran mengumumkan bahwa negosiator Iran telah tiba di Swiss. Delegasi Teheran dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, serta pejabat bank sentral dan minyak. Di pihak AS, Vance bergabung dengan utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner, menantu Presiden Donald Trump, yang telah berada di lokasi untuk mulai menyaring detail teknis pembicaraan nuklir. Perundingan juga melibatkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Kepala Staf Angkatan Darat Field Marshal Asim Munir, bersama mediator Qatar.
Kesepakatan yang ditandatangani oleh Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian langsung mengizinkan Teheran menjual minyaknya secara bebas dan membuka jalan bagi Iran untuk memanfaatkan miliaran dolar aset yang saat ini dibekukan. Iran juga diwajibkan mengencerkan stok uranium yang diperkaya tinggi, yang diyakini terkubur di bawah situs nuklir yang menjadi sasaran serangan AS musim panas lalu. Namun, kesepakatan ini menuai kritik tajam dari kalangan garis keras Partai Republik yang menyamakannya dengan perjanjian nuklir era Obama—yang menurut Trump dan GOP tidak benar-benar menghentikan program nuklir Iran.
Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga energi global akibat ketidakstabilan di Selat Hormuz. Kenaikan harga minyak dapat membebani anggaran subsidi energi dan mempengaruhi inflasi domestik. Selain itu, keterlibatan Pakistan sebagai mediator menunjukkan dinamika geopolitik yang kompleks di kawasan, di mana Indonesia perlu mencermati dampaknya terhadap stabilitas Asia dan kerja sama multilateral.
Trump sendiri membuat ancaman pada Sabtu untuk memberlakukan tol AS di selat tersebut jika tidak ada kesepakatan dengan Iran dalam 60 hari, dengan menyatakan dalam unggahan media sosial bahwa uang itu akan digunakan untuk "layanan yang diberikan sebagai Malaikat Pelindung bagi negara-negara Timur Tengah." Sementara itu, baik Israel maupun Hizbullah bukan penandatangan kesepakatan, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertekad mempertahankan pasukannya di Lebanon selatan sampai ancaman terhadap Israel dihilangkan. Pertempuran antara Israel dan Hizbullah dalam beberapa hari pertama setelah kesepakatan telah menewaskan 47 orang di Lebanon dan empat tentara Israel.
Dengan tenggat waktu yang ketat dan banyaknya variabel yang belum terselesaikan, perundingan Swiss ini menjadi ujian kredibilitas bagi pemerintahan Trump dan Vance, yang juga tengah mempertimbangkan pencalonan presiden 2028. Akankah kedua negara mampu mencapai kesepakatan teknis di tengah tekanan militer dan politik? Atau justru konflik regional akan menggagalkan upaya diplomasi yang baru dimulai?



