Industri Alat Kesehatan Desak Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Terpusat

Para pelaku industri alat kesehatan dalam negeri mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pengadaan terpusat yang dinilai terlalu mengutamakan efisiensi biaya, tanpa mempertimbangkan mutu produk, keselamatan pasien, dan kelangsungan usaha manufaktur lokal. Kekhawatiran ini mengemuka di tengah tekanan fiskal yang memangkas anggaran kesehatan daerah dan memperketat ruang gerak produsen.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab Indonesia), Kartono Dwidjosewojo, menegaskan bahwa distribusi bukan sekadar rantai pasok, melainkan elemen vital yang menjamin alat kesehatan sampai ke masyarakat secara aman, tepat waktu, dan sesuai standar mutu. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi Health Ecosystem Week 2026 di Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (18/6).

Sejak tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menerapkan langkah penghematan dengan memotong transfer ke daerah untuk mendanai program prioritas seperti makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih. Kebijakan ini, menurut perwakilan industri, telah mempersempit kapasitas belanja pemerintah daerah, khususnya untuk layanan kesehatan dan pengadaan peralatan medis. Mereka mendesak agar mekanisme fiskal dan pengadaan dievaluasi secara berkala guna mendukung akses kesehatan yang merata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Ketua Umum Himpunan Pengembang Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI), Randy H. Teguh, menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak, namun menekankan perlunya kebijakan yang menciptakan iklim bisnis sehat. “Tata kelola yang seimbang diperlukan agar perusahaan bisa terus tumbuh sambil berkontribusi pada layanan kesehatan publik,” ujarnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Imam Subagyo, menyoroti pentingnya memperkuat industri dalam negeri melalui pengembangan bahan baku lokal, komponen, dan teknologi manufaktur. Langkah ini, menurutnya, akan meningkatkan kemandirian industri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Instalatir Gas Medis Indonesia (AIGMI), Deviatri Syam, menekankan perlunya dukungan lebih besar terhadap infrastruktur pasca-pengadaan, termasuk instalasi, kalibrasi, dan pemeliharaan alat, yang langsung berdampak pada keselamatan pasien dan mutu layanan rumah sakit.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset Universitas Sebelas Maret, Fitria Rahmawati, mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 telah membuktikan kesehatan sebagai komponen strategis kedaulatan negara. “Kita membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan riset dengan industri, industri dengan pasar, pasar dengan regulasi, dan semuanya dengan kebutuhan nyata masyarakat,” katanya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam pernyataannya di Jakarta pekan lalu, mengungkapkan bahwa industri terkait kesehatan tumbuh lebih cepat dari ekonomi nasional. Layanan kesehatan meningkat 7,6% year-on-year, manufaktur farmasi 7,5%, dan industri alat kesehatan sekitar 12%. Untuk memotret kontribusi sektor ini secara lebih akurat, pemerintah berencana memanfaatkan Sensus Ekonomi 2026 guna mengumpulkan data aktivitas bisnis, investasi, tenaga kerja, dan industri terkait kesehatan. Budi mengajak rumah sakit, klinik, laboratorium, apotek, serta produsen alat kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan nasional tersebut.

Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan kebutuhan investasi jangka panjang di sektor alat kesehatan. Akankah pemerintah merespons tuntutan industri dengan merevisi skema pengadaan terpusat, atau justru memperketat kebijakan fiskal yang berpotensi menghambat pertumbuhan produsen lokal?