TD Bank Pantau Karyawan dengan Software: Antara Produktivitas dan Privasi

Toronto-Dominion Bank (TD) mengumumkan penggunaan perangkat lunak pemantauan kerja bagi sebagian karyawan di divisi kejahatan keuangan dan manajemen risiko, memicu perdebatan tentang batas privasi di era kerja hibrida. Langkah ini diambil di tengah upaya bank asal Kanada itu meningkatkan produktivitas setelah membayar denda rekor atas pelanggaran pencucian uang di Amerika Serikat.

Menurut rekaman panggilan tim yang ditinjau Reuters dan dokumen internal, perangkat lunak bernama WorkiQ buatan ActiveOps akan melacak waktu yang dihabiskan karyawan di peramban, aplikasi obrolan internal, dan aplikasi rapat. Alat ini berjalan di latar belakang dan tidak merekam percakapan, tetapi dapat mendeteksi apakah seorang karyawan aktif dalam rapat atau sedang bekerja di aplikasi seperti Excel—tanpa merinci aktivitas spesifik di dalamnya.

Deanna Pacitti, wakil presiden asosiasi investigasi risiko tinggi TD, mengatakan dalam panggilan tersebut bahwa WorkiQ dirancang untuk mengidentifikasi titik-titik masalah dalam sistem. “Ini akan menunjukkan di mana kita menghabiskan terlalu banyak waktu… Kami tahu ada banyak titik masalah di seluruh sistem kami,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa alat ini telah melalui tinjauan privasi dan tidak akan mendengarkan percakapan selama rapat.

TD membantah bahwa langkah ini berkaitan dengan kecerdasan buatan. Dalam pernyataan resmi, perusahaan menyebut pemantauan semacam itu adalah “praktik standar di industri” dan telah memiliki perlindungan untuk menjaga privasi kolega. Namun, karyawan yang hadir dalam panggilan mengajukan pertanyaan kritis tentang persetujuan, penggunaan data untuk manajemen kinerja, dan alokasi sumber daya. Seorang karyawan menyarankan agar dana untuk pemantauan dialihkan untuk mengurangi proses manual yang berlebihan—sebuah usulan yang diamini Pacitti.

Fenomena ini tidak terbatas di TD. JPMorgan Chase, bank terbesar AS, mulai memantau jam kerja bankir investasi yunior sejak Maret, dengan alasan kesejahteraan. Sementara itu, Meta baru-baru ini mengurangi rencana pengumpulan data pergerakan mouse dan ketukan tombol karyawan setelah mendapat tentangan keras. Di Indonesia, praktik serupa mulai diterapkan di beberapa perusahaan teknologi dan perbankan, meskipun regulasi ketenagakerjaan masih belum secara spesifik mengatur pengawasan digital. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang baru berlaku tahun ini dapat menjadi acuan, namun belum ada preseden hukum yang jelas mengenai batas pemantauan produktivitas.

Ke depan, pertanyaan mendasar tetap menggantung: sejauh mana perusahaan dapat mengawasi karyawan tanpa melanggar privasi, dan apakah peningkatan produktivitas sebanding dengan risiko erosi kepercayaan di tempat kerja? Dengan semakin canggihnya alat pemantauan, keseimbangan antara efisiensi dan hak individu akan menjadi ujian bagi dunia korporasi global, termasuk Indonesia yang tengah memperkuat kerangka perlindungan data.